jpnn.com, TANJUNGPINANG - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin kembali menekankan mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Bahtiar mengatakan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui vicon dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (2/10).
BACA JUGA: Pjs Gubernur Kepri Bahtiar: Kawal Pilkada Sehat 2020
Rakor yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu membahas lebih lanjut, mereview kondisi yang terjadi di daerah yang melaksanakan Pilkada di tahap kampanye.
Bahtiar juga menyatakan komitmennya bersama semua jajaran di daerah bersama TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2020 di Kepri secara sehat dalam setiap tahapannya.
BACA JUGA: Bahtiar, Putra Bone jadi Pjs Gubernur Kepri, Tepatkah?
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengatakan, dalam rakor tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan pesan tentang penerapan protokol kesehatan secara konsisten dalam tahapan Pilkada 2020.
"Pak Menko Polhukam berpesan kepada seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada untuk mengoptimalkan peran dan semua sumber daya yang ada dalam mensukseskan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Bahtiar.
BACA JUGA: Seluruh PPPK dan PNS Harus Tahu Ini, Jangan Salah Kaprah
Bahtiar mempersilakan seluruh masyarakat mengekspresikan hak politiknya. Namun tetap mendepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Ditegaskan juga, tidak ada keraguan sedikitpun untuk melakukan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Saya tegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam melakukan penegakan hukum, kalau persuasif tidak mempan bisa, kita (aparat penegak hukum, red) tindak, bahkan pidanakan," tegasnya.
Saat membuka rakor, Mahfud MD menyampaikan, setelah masa pendaftaran calon beberapa waktu lalu yang menimbulkan sejumlah polemik karena masih terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, ternyata pada masa kampanye kondisi cenderung lebih kondusif.
"Menurut pantauan, pelanggaran terjadi di luar pilkada, meskipun ada laporan yang datang dari pilkada. Namun sejauh ini berjalan dengan baik dan kondusif," kata Mahfud.
Hal ini, kata Mahfud, karena koordinasi terus dilakukan lewat rakor yang merupakan kesepakatan bersama Mendagri Tito Karnavian agar dapat rutin dilakukan.
Rakor penting untuk mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat segera di carikan solusi penyelesaian jika terjadi hal yang dapat menghambat pelaksanaan pilkada.
"Kita (jajaran pemerintah dan penyelenggara pemilukada, red)) evaluasi dan selalu siap melakukan langkah antisipasi sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik," lanjutnya.
Sementara itu, Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada, terlebih saat masa kampanye yang lebih mengutamakan media virtual di tengah pandemi covid-19.
Ilham melanjutkan, Koordinasi secara intens baik dengan Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya juga bersama KPU di kabupaten dan Kota, sehingga PKPU menjadi panduan guna pencegahan covid19 seraya memberikan sosialisasi agar PKPU dapat di pahami dan di ketahui masyarakat secara luas.
Ketua Bawaslu RI Abhan pun melaporkan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan sekaligus penindakan terkait protokol kesehatan dalam masa pelaksanaan kampanye di era pandemi covid19.
Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada semua pihak terkat bahwa pentingnya koordinasi dalam mensukseskan pelaksanaan setiap tahapan pilkada mengingat waktu penyelenggaraan pilkada yang singkat. (rls/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo