jpnn.com, TANJUNGPINANG - Pjs Gubernur Kepri (Kepulauan Riau) Bahtiar mengatakan, berdasarkan UU Pemilu dan berbagi peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mendukukung agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bisa berjalan sukses.
“Kewajiban kami sebagai Pemda adalah mendukung pelaksanaan pilkada ini agar berjalan baik, lancar dan tanpa kendala berarti. Adapun bentuk dukungan tersebut di antaranya dari segi pendanaan, segi personel, bahkan dukungan untuk mensosialisaikan pilkada yang bebas dari berbagai pelanggaran,” ujar Bahtiar di acara Rapat Kerja Daerah Penguatan SDM Pengawas Pemilu yang diselengarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Sabtu (17/10).
BACA JUGA: Pernyataan Tegas Pjs Gubernur Kepri Bahtiar di Hadapan Ketua Bawaslu RI
Turut hadir pada kesempatan ini Ketua Bawaslu RI Abhan, Anggota Bawaslu RI rahmat Bagja serta perwakilan FKPD Provinsi Kepulauan Riau.
Dari Provinsi Kepulauan Riau turut hadir Plh. Asisten ekonomi dan Pembnagunan Mariyani Ekowati, kepala Badan Kesbangpol Linmas Lamidi serta Kepala Dinas Kesehatan M. Bisri serta Jubir Satgas Covid-19 Tjetjep Yudiana.
BACA JUGA: Sofha Bahtiar Mendorong Ada Produk Unggulan Daerah Tanjungpinang
Hadir sebagai peserta pada Rakerda ini adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota serta Panwas Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Riau.
Bahtiar mengatakan, pelakasanaan berbagai tahapan Pilkada tahun ini pada prinsip dasarnya sama dengan pelaksaan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Jogoboyo: Hati Arek-arek Suroboyo Menangis Melihat Aksi Bu Risma
Yang membedakan pada tahun ini adalah waktu pelaksanaannya di tengah situasi pandemi COVID-19.
“Pilkada sekarang ini sama prinsipnya dengan pilkada terdahulu baik tahun 2015, 2017, 2018, 2019. Hanya saja pada tahun ini kita ada tugas tambahan untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 ditengah pelaksaan pilkada,” jelasnya di acara tersebut.
Suksesnya penyelenggaraan pilkada merupakan tugas bersama, bukan hanya KPU dan Bawaslu.
Namun juga aparat TNI/Polri, Kejaksaan dibantu juga oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat, penyelengara negara dari tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, keluarahan hingga RT/RW mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
“Oleh karena itu dalam pelaksanaannya baik penyelenggara maupun penegak hukum harus saling koordinasi dan kominukasi agar upaya pencegahan covid-19 ini maksimal,” ucap Bahtiar yang saat ini juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Kepada Bawaslu, Bahtiar berpesan agar terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah provinsi Kepulauan Riau.
“Jika ada hambatan atau kesulitan terkait pelaksanaan tugas segera sampaikan karena di Provinsi juga mempunyai tim khusus yang menangani masalah pilkada sehat dengan penerapan protokol kesehatan.”
Disebutkan, di tingkat provinsi saat ini ada Desk Pilkada. Tim ini juga tersebar di kabupaten/kota yang langsung diketuai oleh bupati/walikota setempat dan terus memantau 1x24 jam.
“Kerja tim ini adalah memonitor pelaksaan pilkada di daerah. Oleh karena itu jika bawaslu ada kesulitan di lapangan, silakan berkomunikasi dengan tim ini,” pesan Bahtiar.
Bahtiar menyampaikan harapannya kepada seluruh penyelengara Pemilu, bukan hanya Bawaslu dan KPU, tetapi juga TNI/Polri, kejaksaan, para pengawas pemilu hingga petugas di TPS untuk bersama mewujudkan pilkada sehat 2020.
“Apabila jika kawan-kawan sukses menjalankan tugasnya maka Pilkada juga sukses, kalau pilkada sukses artinya Pjs juga sukses menjalankan tugas yang dimanahkan oleh Mendagri dalam memimpin Kepri ini,” tutup Bahtiar. (rls/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo