jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mendesak Kementerian Agama (Kemenag) menarik Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Menurutnya, sikap Dirjen Pendidikan Islam yang hanya memberikan klarifikasi dan koreksi lewat surat edaran belum menyelesaikan masalah dan tidak merubah subtansi.
Marwan mengatakan yang harus dilakukan Kemenag adalah menarik buku SKI agar tidak menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Di Akhir Masa Jabatan Muhaimin Luncurkan Buku Tentang TKI
"Kementerian Agama (Kemenag) harus menarik semua buku pelajaran SKI tersebut dari peredaran karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Marwan, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (17/9)
Marwan lantas mengingatkan Kemenag untuk berhati-hati sebelum menerbitkan serta mengedarkan buku pelajaran ke sekolah. Kata dia, sebelum dirilis, harusnya ada penelitian terlebih dahulu secara cermat supaya masalah penerbitan buku tidak terus terulang.
BACA JUGA: Rommy: SDA Sudah Kalap
"Karena kontroversi serupa pernah muncul saat ada soal ujian yang melecehkan Gus Dur dan sumbernya juga dari sebuah buku sejarah," ujarnya.
Selain itu, penulis buku SKI tersebut harus memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah dan saling curiga.
BACA JUGA: PDIP Gelar Rakernas untuk Kukuhkan Diri Jadi Penguasa
"Jangan sampai persolan ini menimbulkan keresahan masyarakat yang lebih luas," kata Ketua DPP PKB itu.
Dalam kesempatan itu, Marwan mengajak seluruh umat Islam yang tidak setuju dengan isi buku tersebut agar melakukan protes secara santun dan beradab, serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
"Mengimbau kepada seluruh stakeholder bangsa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadinya," tutur Marwan.
Seperti diketahui, Peredaran Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah terus menuai protes. Buku yang dianggap telah melecehkan keyakinan kaum Nahdliyin karena menyebutkan 'berhala sekarang adalah kuburan para wali'.
Protes yang sama juga disampaikan Ketua PP Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, KH Z Arifin Junaidi. Ia menyorot konten buka Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang ada di halaman 13-14 tentang "Perbedaan Antara Kondisi Kepercayaan Masyarakat Makkah sebelum Islam dengan Masyarakat Sekarang".
Dalam uraiannya disebutkan bahwa Di antara persamaan itu adalah masih ada yang menyembah berhala, mempercayai benda-benda, dan selalu meminta kepada benda-benda; mereka tidak bodoh secara keilmuwan; mendatangi para dukun. Sementara perbedaannya itu adalah berhala dilakukan oleh agama selain Islam yaitu Hindu dan Budha; berhala sekarang adalah kuburan para Wali; dan istilah dukun berubah menjadi paranormal atau guru spiritual.
"Di samping menghina keyakinan kaum Nahdliyin, konten di atas juga memiliki tendensi untuk menumbuhkan sikap intoleransi di kalangan peserta didik terhadap penganut agama lain (Hindu dan Budha) yang diakui di negara ini," kata Arifin. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut PT Jakpro Didorong Masuk Kabinet Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi