jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR mengharapkan pemerintah pada 2014 mendatang tetap fokus bekerja meski banyak agenda politik menyita perhatian. Bahkan, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat teratasi pada tahun depan yang dianggap sebagai tahun politik.
Menurut Ketua FPKB DPR, Marwan Jafar, dengan sinergi dan koordinasi yang baik maka persoalan bangsa pasti akan segera teratasi. "Pada tahun politik nanti pemerintah harus lebih fokus bekerja untuk segera menyelesaikan beberapa persoalan bangsa tanpa terganggu oleh ingar bingar politik menjelang Pemilu 2014," ujar Marwan dalam rilis tentang refleksi akhir tahun, Senin (23/12) malam.
BACA JUGA: Pertamina Tabung Pohon Jabong Serentak di Provinsi Aceh
Marwan mengatakan, hal yang patut disyukuri pada 2013 ini adalah tetap kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara meski berbagai gejolak dan dinamika di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum terus bermunculan. Menurutnya, hal itu justru akan menjadi pengalaman berharga bagi Bangsa Indonesia.
Lebih lanjut Marwan mengatakan, FPKB mencatat beberapa capaian yang tak sesuai harapan. Di bidang politik misalnya, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 yang menyisakan persoalan.
BACA JUGA: KPK Sita 31 Motor dari Orang Dekat Akil
Sementara di bidang hukum, meski banyak kasus besar terungkap namun masih tetap ada yang menyisakan pertanyaan. "Adanya image tentang penegakan hukum yang masih tebang pilih dan politisasi kasus, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh para penegak hukum kita," ucap Marwan.
Sedangkan di bidang ekonomi, meski ada pertumbuhan positif namun Indonesia harus bisa lepas dari jebakan pertumbuhan dan ketergantungan pada luar negeri. "Indonesia harus mampu mendorong pengembangan industri berbasis inovasi teknologi dan mendorong produktivitas, agar bisa terlepas dari ancaman middle income trap dan menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau negara maju," cetusnya.
BACA JUGA: Pilkada oleh DPRD, Siapa yang Jamin Bersih Politik Uang?
Yang tak kalah penting untuk disoroti, kata Marwan, adalah kualitas layanan publik. Sebab, lanjutnya, reformasi birokrasi masih berjalan lamban dan belum sesuai harapan.
"Banyaknya pungutan liar dan tindakan diskriminasi oleh oknum pejabat menjadi persoalan yang belum teratasi hingga saat ini. Tetapi harus kita aku bahwa ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya walaupun belum signifikan," pungkas Ketua DPP PKB itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Surati Atut Agar Serahkan Kewenangan ke Rano
Redaktur : Tim Redaksi