jpnn.com - JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar refleksi akhir tahun di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (28/12). Dalam salah satu catatan akhir tahunnya, PKB mengkritisi kebijakan ekonomi 2015 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga mengkritik VIII jilid kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK.
BACA JUGA: PKB Dukung Pemerintahan Jokowi-JK dengan Catatan
Menurut Muhaimin, untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah menyusun berbagai paket kebijakan ekonomi mulai dari jilid I hingga jilid VIII. Namun, PKB mengkritik kebijakan tersebut karena tujuan dari paket-paket kebijakan ekonomi lebih kepada jangka menengah dan panjang, bukan untuk jangka pendek yang berdampak pada masyarakat secara luas, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
“Paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah mayoritas. Pada investasi skala besar atau korporasi serta untuk menahan laju arus modal keluar (capital outflow). Di sisi lain, yang dibutuhkan oleh rakyat adalah meningkatnya daya beli dan terjaminnya kehidupan sosial ekonomi,” ujar Muhaimin Iskandar.
BACA JUGA: Wow! 7 Dari 8 Hasil Pilkada di Papua Barat Digugat ke MK
Pada bagian lain, PKB menilai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cukup liar sampai menyentuh angka Rp14.800 sehingga menekan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Lesunya nilai tukar rupiah itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor. Namun itu belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.
“Rendahnya harga komoditas andalan di tingkat internasional juga menjadi faktor yang memukul daya beli beli ekspor nasional,” kata ketum partai yang akrab disapa Cak Imin itu.
BACA JUGA: Loh!? Pelapor Cawagub Terpilih Ragukan Temuannya
Selain itu, pemerintah melalui kebijakan fiskalnya diharapkan dapat menjadi daya gedor pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, optimisme tersebut belum terlihat mengingat serapan belanja yang belum optimal dan keringnya kas negara akibat turunnya pendapatan negara khususnya pendapatan dari sektor pajak.
“Kondisi itu sungguh berbahaya mengingat jika penerimaan negara terseret maka pemerintah tidak dapat merealisasikan program prioritas pembangunan dan berpotensi melanggar konstitusi. Defisit saat ini sudah hampir 3 persen dari PDB. Konsekuensinya, pemerintah akan menambah utang yang justru akan semakin memberatkan anggaran negara di masa mendatang,” ujar Cak Imin.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aneh jika KPU Simalungun Kasasi
Redaktur : Tim Redaksi