jpnn.com - JAKARTA - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mungkin dihindari. Pasalnya, kondisi keuangan negara dari tahun ke tahun terus mengalami defisit.
"Jadi saya kira siapapun yang memerintah mengalami pilihan yang sulit dan harus dilakukan, pilihan yang sebenarnya tidak ingin dilakukan," kata Karding di ruang Fraksi PKB Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Polri Prioritaskan Pengamanan di Kota-Kota Ini
Karding mengatakan, selama tiga tahun terakhir anggaran negara selalu defisit dengan jumlah total mencapai ratusan trilun rupiah. Sementara di sisi lain, subsidi BBM yang jumlahnya juga ratusan triliun rupiah pertahun lebih banyak dinikmati orang-orang yang tidak berhak.
"52 persen dari pengguna BBM bersubsidi ini mobil pelat hitam yang ekuivalen dengan Rp 103 triliun, dan ini sebenarnya tidak berhak dan tidak pantas disubsidi," jelas Karding.
BACA JUGA: PPP: Naikkan BBM Rp 2000, Jokowi Pantas Diturunkan
Karena itu, lanjut Karding, PKB mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi BBM jenis solar dan premium. Namun, pemerintah juga harus menepati janji untuk menggunakan hasil pengalihan subsidi untuk sektor produksi.
Selain itu, tambah Karding lagi, dalam jangka panjang pemerintah harus melakukan perbaikan terhadap tata kelola migas nasional. Menurutnya, pengolahan minyak mentah lebih baik tidak diserahkan lagi kepada pihak asing.
BACA JUGA: Demokrat pun Sepakat Interpelasi Jokowi
"Dan jangan lupa keadaan energi kita hari ini karena ada mafia migas yang kuat. Menurut saya harus segera dipotong oleh pemerintah supaya tidak membebani masyarakat agar energi tidak menjadi mahal," pungkas anggota DPR RI ini. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Effendi Simbolon: Tuhan Ampuni Pak Jokowi dan Pak JK
Redaktur : Tim Redaksi