jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadli Harahab mengatakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah lama mendeklarasikan diri sebagai partai hijau atau green party seharusnya bersuara keras terkait kerja sama Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dengan korporasi sawit.
Dia menyatakan bahwa hal ini menjadi momentum PKB menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan, sawit seperti kebakaran hutan.
BACA JUGA: Catatan Kritis Aktivis untuk Kerja Sama NU dengan Korporasi Sawit
"PKB yang punya irisan dengan NU, paling tepat untuk menjadi kekuatan politik yang bisa mengoreksi ketika PBNU dianggap kurang pas dalam langkah kerja sama dengan pihak lain yang punya potensi berkontribusi pada kerusakan lingkungan," kata Fadli Harahab dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3).
Dia berpendapat kongsi PBNU dan korporasi sawit juga akan menjadi kendala upaya pemulihan lahan gambut. Terlepas PBNU punya argumentasi bahwa kerja sama itu tetap memperhatikan ekosistem perkebunan sawit berkelanjutan, katanya, tetapi nyatanya selama ini mayoritas persoalan yang timbul di kalangan rakyat justru karena berhadapan dengan korporasi sawit.
BACA JUGA: Sungguh Ironis, Kerja Sama PBNU dan Korporasi Sawit Tak Sesuai Harapan
"Penyerobotan lahan, konflik agraria, dan persoalan yang timbul selama ini menunjukkan bahwa korporasi sawit adalah persoalan, baik dalam kaitan dengan ketidakadilan terhadap rakyat maupun terkait dengan kerusakan lingkungan," paparnya.
Menurut Fadli, jauh lebih tepat ketika PBNU fokus pada upaya untuk pemulihan lahan gambut, dan hutan alami melalui program penghijauan daripada berkongsi dengan korporasi sawit yang justru akan banyak mudaratnya.
BACA JUGA: Ketua PBNU Usung Ekonomi Sawit di Rangkaian Harlah NU
"Ini momentum politik PKB bersuara menunjukkan keberpihakannya sebagai partai hijau yang peduli pada lingkungan dan keberpihakannya pada rakyat kecil yang selama ini menjadi korban penyerobotan lahan oleh korporasi sawit seperti terjadi di beberapa daerah," pungkas Fadli Harahab.
Seperti diketahui, PBNU bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meneken memorandum of understanding (MoU) terkait akselerasi dan percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan penandatanganan MoU antara PBNU, BPDPKS, dan Gapki itu merupakan salah satu jalan kontribusi NU dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pengelolaan sawit sebagai salah satu komoditi pertanian terbesar Indonesia. (jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Antoni