jpnn.com, JAKARTA - Kalangan DPR berupaya agar dunia pesantren mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren.
“Kami upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kami dorong agar Bamus bisa masuk Kamis 20 September 2018,” kata Ketua Fraksi PKB H Cucun Syamsurijal ditemui usai diskusi "Diskusi Publik RUU Pesantren" di Jakarta, Rabu (19/9/2018).
BACA JUGA: DPR Dukung Grebeg Pring Urip’ Jadi Komoditi Pariwisata
Menurut Cucun, selama ini kondisi pesantren masih termarginalkan dari dunia pendidikan. Karena ternyata pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi.
“Politik legislasi RUU PPK secara umum, pentingnya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa,” tambahnya.
BACA JUGA: DPR Minta Unicorn Menjaga Iklim Investasi
Adapun secara spesifik jati diri Pesantren selama ini, lanjut Cucun, menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.
“Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma'had maupun secara ruuhul ma'had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren,” ungkapnya lagi.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR: Aparatur Desa Kasihan Juga
Anggota Komisi IV DPR, saat ini masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan. Karena itu, membutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain. Maka menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Sehingga memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global," terangnya lagi.
Secara garis besar, menurut Cucun, hal-hal pokok yang diatur dan perlu masukan untuk disempumakan dalam RUU PPK di antaranya menyangkut penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren. Yaitu pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.
Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesantren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.
Ketiga, pemerimah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
Dengan senantiasa mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut mampu menjalankan akuntabilitas sehingga terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi sekalipun.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Kebut Pembahasan RUU Daerah Kepulauan
Redaktur & Reporter : Friederich