jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Mulyanto M. Eng bereaksi keras soal insiden yang menimpa PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Sabtu (14/1).
Mulyanto meminta pemerintah bersikap tegas dan segera mengevaluasi hilirisasi nikel secara total.
BACA JUGA: Soal Kerusuhan di PT GNI Morowali Utara, Menaker Ida: Kami Tetap Lakukan Penelusuran
PT GNI adalah salah satu perusahaan smelting di Indonesia yang berdiri pada 2019.
GNI menerapkan sistem smelter nikel dengan proses Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) teknologi dengan mengembangkan 25 jalur produksi dan menghasilkan 1,9 juta Nickel Pig Iron (NPI) per tahun,
BACA JUGA: Konon TKA Aniaya Pekerja Perempuan, Begini Penjelasan PT GNI
Namun, terjadi dua kali insiden yakni bentrokan berdarah antarkelompok karyawan dan sebelumnya terjadi ledakan dan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja, serta diikuti aksi mogok karyawan.
"Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Pasalnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tetapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas," beber Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN, di Jakarta, Senin (16/1).
BACA JUGA: Dandim Sampaikan Kabar Situasi di PT GNI Pascabentrok TKA China vs Karyawan WNI
Mulyanto menilai lewat program hilirisasi nikel pemerintah telah membebaskan pajak ekspor, pph badan, ppn, dan berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya.
Menurutnya, dengan pengorbanan yang besar itu sayangnya produk yang dihasilkan hanya barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah.
Mulyanto mencontohkan seperti NPI (nickel pig iron) dengan kandungan nikel ~ 4 persen atau fero nikel dengan kandungan nikel ~10 persen.
Bukan stainless steel atau nickel matte yang bernilai tambah tinggi, sementara harga bijih nikel yang dipasok untuk industri smelter nikel ini hanya separo dari harga nikel internasional.
"Ini menjadi program hilirisasi setengah hati dengan hasil produk setengah jadi bernilai tambah rendah.
Nilai ekspor meningkat, tetapi penerimaan negara nihil.
"Siapa diuntungkan? Ya terutama adalah investor, yang dominan dari China. Bukan kita," ujar Mulyanto.
Mulyanto menegaskan evaluasi komprehensif ini penting dilakukan sebelum Indonesia melangkah lebih jauh pada program hilirisasi SDA mineral lainnya, seperti bauksit, tembaga, timah dll.
"Apalagi kita telah dinyatakan kalah oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendukung program hilirisasi nikel," tegas Mulyanto.(mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul