jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid heran dengan hasil survei yang masih memunculkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon wakil presiden Joko Widodo 2019.
Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu ogah mengomentari pantas atau tidak pantasnya Ahok menjadi cawapres. Namun, dia mempertanyakan tentang survei yang memunculkan nama Ahok.
BACA JUGA: PT Nol Persen Sesuai Amanat Konstitusi
Menurut Hidayat, belakangan banyak orang yang mempertanyakan tentang kredibilitas dan independensi lembaga survei. Dia menegaskan, meskipun era demokrasi survei adalah suatu yang tidak terhindarkan, rakyat sudah sangat hapal tentang survei-survei yang seperti ini.
Hidayat mengatakan, terkait pilgub DKI Jakarta kemarin, sudah ada tiga lembaga survei yang diberi kartu merah oleh peneliti di Universitas Indonesia.
BACA JUGA: Ahok Masih Dijagokan, Fahri Hamzah: Sudahlah
Karena itu, dia juga berharap ini menjadi bagian agar publik melihat survei secara proporsional dan profesional. Sebab, katanya, capres maupun cawapres merupakan posisi yang amat dipentingkan dan menjadi bagian yang harus dicermati.
Saat ditanya lagi soal pantas atau tidaknya Ahok disebut jadi cawapres, Hidaya kembali enggan mengomentarinya. “Saya tidak mengomentari dia, saya hanya mengomentari survei itu posisinya seperti begitu. Dia (Ahok) seperti apa, silakan rakyat menilai,” jelasnya.
BACA JUGA: Fahri: Berhenti Saja Ngomong Ahok
Dia mengatakan, publik juga tidak mengetahui siapa responden survei itu. Tapi, kata Hidayat, harusnya rasional saja kalau kemarin pendukung Ahok tetap ingin mendukungnya. Kemudian, tetap memenangkannya dalam survei apa pun. “Karena itu dia akan ada di posisi terbaik menurut yang mencintai Ahok,” katanya.
Namun, tutur Hidayat, kalau ukurannya pilgub DKI Jakarta jelas berbeda dengan yang diperkirakan banyak lembaga survei. Alhasil, kata dia, dalam realitasnya 58 persen warga Jakarta tidak memenangkan Ahok. “Dan hanya 42 persen yang memenangkan Ahok. Itu bukan ukuran lembaga survei tapi itu adalah fakta yang sudah terjadi,” tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR Minta Lanjutkan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
Redaktur & Reporter : Boy