jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan presidential threshold (PT) menjadi nol persen di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, itu sesuai dengan amanat konstitusi.
"Kalau merujuk pada UUD lebih sesuai spriritnya itu dengan putusan MK yang baru tentang dibarengkannya Pileg dengan Pilpres, maka sesungguhnya seusai dengan (PT) nol persen," kata Hidayat di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (13/10).
BACA JUGA: MPR Minta Lanjutkan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
Mengacu pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Secara konstitusi, UUD tidak mengharuskan adanya besaran persentase untuk presidential threshold (PT). Terlebih lagi adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan digelarnya pemilu legislatif (pileg) dan pilpres secara serentak.
BACA JUGA: Anies-Sandi Harus Tetap Istikamah
"Di UUD disebutkan 'dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu', jadi kalau menurut kami setuju dengan nol persen dengan beberapa pendekatan konstitusional," tegas politikus PKS di Senayan.
Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini menambahkan, baik buruknya PT 20 persen hingga kini juga masih diperdebatkan. Misalnya dianggap akan meningkatkan semangat transaksional di kalangan partai politik. Terlepas dari polemik apa pun, kata Hidayat, semua sekarang bergantung pada hakim MK yang dipimpin Arief Hidayat.
BACA JUGA: Merawat Kebhinnekaan Tanpa Meninggalkan Karakter
"MK yang kemudian akan memutuskan 20 persen atau nol persen. Kita menunggu kenegarawan dari majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan betul-betul kualitas pilpres, dan kualitas presiden yang akan dipilih pada 2019 nanti," tambahnya.
Untuk diketahui, perdebatan soal presidential threshold di Undang-undang Pemilihan Umum masih belum tuntas. Bolanya ada di Mahkamah Konstitusi, apakah akan memutuskan PT tetap 20 persen, atau mengabulkan permohonan uji materi yang ingin PT nol persen.
Menurut Hidayat Nur Wahid, dari awal mereka sangat setuju PT nol persen. Menurut dia, dengan PT nol persen bisa mendorong Presiden Joko Widodo agar bekerja lebih keras. Jika PT 20 persen, maka Jokowi kemungkinan tidak serius merealisasikan janji-janji saat kampanye pilpres 2014 lalu.
“Kalau (PT) 20 persen seolah beliau (Jokowi) akan melenggang seperti tidak ada alternatif yang menyaingi, sehingga beliau barangkali tidak serius merealisasikan janji (kampanye) pada pemilu 2014 lalu,” kata Hidayat di gedung parlemen Jakarta, Jumat (13/10).
Menurut Hidayat, kalau ada banyak calon alternatif, Jokowi akan serius untuk melaksanakan janji kampanyenya. “Itu baik untuk beliau dan baik untuk Indonesia,” tegasnya.
Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menuturkan, jika merujuk pada Undang-undang Dasar 1945, semangatnya lebih sesuai dengan putusan MK yang memutus pilpres dan pileg serengak. “Kalau lihat teks UUD juga lebih sesuai dengan (PT) nol persen,” tegasnya.(fat/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presidential Threshold Semangatnya Koalisi-Transaksional
Redaktur : Boy
Reporter : Boy, M. Fathra Nazrul Islam