jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengaku prihatin dengan ketidakpedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap berkembanganya praktik politik dinasti.
Mulyanto menilai sikap itu sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi, karena secara tidak langusung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
BACA JUGA: Konon Isu Dinasti Politik Tidak Menggerus Elektabilitas Gibran bin Jokowi
Seharusnya, kata Mulyanto, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
"Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktik dinasti politik," ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima jpnn.com, Kamis (22/10).
BACA JUGA: Brosur Ajakan Demo dan Penjarahan Ditempel di Sudut Kota
Mulyanto berpandangan perihal politik yang moderen semestinya berbasis sistem merit, sehingga dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional.
Lebih lanjut, kata dia, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan “biologis” bukan “ideologis”.
BACA JUGA: Demi Ubah Konstitusi, Presiden Mainkan Politik Dinasti Tingkat Tinggi
Lebih jauh, rakyat Indonesia tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji melalui jalur kaderisasi.
Menurut Mulyanto, jika politik dinasti ini dibiarkan selamanya, bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan, tetapi karena kedekatan.
Dia menginginkan kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif.
Mulyanto berharap pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
Sebab, pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik akan kembali diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," pungkasnya. (mcr3/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama