PKS Ingatkan Pemerintah soal Fakta di Balik Data BPS, Waspada!

Jumat, 06 Agustus 2021 – 11:02 WIB
Foto: Tangkapan layar data BPS triwulan II 2021

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati membeberkan fakta di balik keluarnya Indonesia dari resesi pada triwulan II 2021.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada jangka waktu tersebut mencapai 7,07 persen (yoy) dn secara quarter to quarter (q-to-q) tumbuhnya 3,31 persen.

BACA JUGA: Warning PKS soal Harga BBM, Ada Apa?

Menurut data tersebut indikator utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ekspor yang melonjak hingga 31 persen pada kuartal II.

Kemudian, naiknya penjualan mobil sebesar 758,68 persen imbas dari insentif pajak PPnBM ditanggung pemerintah. Lalu, sektor properti juga naik 20 persen efek insentif PPN.

BACA JUGA: PKS Tagih Janji soal Pasokan Oksigen Industri ke Sektor Medis, Menohok

"Ini artinya, pemerintah perlu memperhatikan juga ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di masa pandemi, karena ragam insentif juga pertumbuhan saat ini dirasakan lebih banyak dinikmati masyarakat golongan menengah ke atas," ujar Anis dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/8).

Wakil Ketua BAKN DPR RI itu menyatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 juga dipicu oleh faktor base line yang rendah (low base) atau kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Pada triwulan II 2020 sebesar minus 5,32 persen.

"Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021," katanya.

Legislator PKS itu juga mengingatkan karena kenaikan pertumbuhan juga dikarenakan belum adanya berbagai macam pembatasan oleh PPKM itu dengan segala restriksinya.

Anis menyebut ujian sesungguhnya adalah pada kuartal III nanti.

"Dengan adanya berbagai pembatasan, ledakan pasien covid-19, naiknya angka kasus juga kematian, dan penutupan ritel besar, pasti dampaknya nanti akan besar terhadap perekonomian," imbuhnya.

Anis menekankan bahwa pemerintah perlu terus waspada masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada 5 Juli hingga 9 Agustus 2021.

"Tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021," kata dia.

Dia menambahkan pemerintah perlu mengencangkan ikat pinggang pada realisasi anggaran program PEN untuk kuartal II-2021 yang baru terserap 34 persen dari Rp 699,43 triliun.

"Juga perlindungan sosial masih belum optimal, bahkan sasarannya pun mungkin masih belum banyak perbaikan dari tahun lalu, demikian pula untuk vaksinasi ditargetkan 180 juta orang, tetapi total vaksinasi kedua baru mencapai 18 juta an jiwa," katanya.

Kendati demikian, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKSI itu mengapresiasi upaya pemulihan ekonomi oleh pemerintah yang menunjukkan perbaikan.

"Pencapaian ini menempatkan Indonesia keluar dari resesi ekonomi yang berlangsung empat triwulan berturut-turut, di mana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau akibat tekanan pandemi Covid-19," kata Anis Byarwati. (mcr10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler