jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan melihat kemajuan Indonesia hanya dari monumen nasional (Monas) Jakarta.
Sebuah kemajuan yang diproses melalui pembangunan, menurut Parlindungan, harus dimulai dari daerah seperti Tarutung di Sumatera Utara atau Monokwari di Papua Barat.
BACA JUGA: Tiga Kali Disekolahkan Masih Nakal, Kada Dipecat
Permintaan tersebut, kata Palindungan, tidaklah terlalu berlebihan jika ditujukan kepada Presiden Jokowi karena sebelumnya Jokowi adalah seorang Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta.
"DPD berpandangan, Presiden Jokowi pasti bisa memandang pembangunan daerah integral dengan pembangunan bangsa," kata Parlindungan Purba, dalam diskusi "Menyongsong Kabinet Baru Pro Daerah", di press room DPD, Senayan, Jakarta, Jumat 24/10).
BACA JUGA: Polisi Tertabrak Kereta Api Masih Diobservasi Dokter
Selain itu, senator asal Provinsi Sumatera Utara itu juga menyatakan tugas berat lainnya Presiden Jokowi adalah membangun hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang hingga saat ini masih tarik-menarik. "Dengan kondisi sekarang, daerah benar-benar diabaikan," tegasnya.
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi bahkan nasional, ujar Parlindungan, itu hanya rutinitas yang tidak bermakna.
BACA JUGA: Tahanan Pakai HP di Rutan, KPK Perketat Kunjungan
"Orang kampung saya bilang itu nehi baguji (omong kosong). Pusat tetap saja bikin berbagai proyek di daerah tanpa bertanya, apakah proyek itu perlu atau tidak bagi daerah," ujarnya.
Terakhir, Parlindungan juga berharap Presiden Jokowi juga bisa memaksa para pembantunya untuk berkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
"DPD berharap, koordinasi antarkementerian hendaknya jadi barang murah sehingga menguntungkan rakyat," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditetapkan SBY, Komisioner KASN Bakal Dilantik Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi