jpnn.com - JAKARTA - Juru debat pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fahri Hamzah menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak konsisten dalam menyikapi gratifikasi yang diduga dilakukan oleh pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, KPK telah melakukan pembiaran terhadap pembukaan rekening sumbangan kampanye untuk Jokowi yang saat ini berstatus gubernur DKI Jakarta yang cuti.
"Ini KPK aneh, saya sudah capek mengkritisi inkonsistensi KPK. Dulu sebelum pileg anggota DPR petahana dilarang menerima sumbangan karena sudah masuk ranah gratifikasi. Lah ini gubernur yang masih menjabat katanya tidak apa-apa menerima sumbangan masyarakat. Apa ini juga bukan gratifikasi?," tanya Fahri Hamzah, Rabu (4/6).
BACA JUGA: Mentan Sebut Dua Kader PKS Kecipratan Uang SKRT
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, meski saat ini Jokowi dalam posisi calon presiden, namun Jokowi juga Gubernur DKI Jakarta. "Harusnya ini masuk ranah gratifikasi. Ini jelas kok, kalau KPK tidak menindak, semakin menguatkan bahwa KPK ada main dengan capres dan parpol tertentu," tuding anggota Komisi III DPR itu.
Selain itu, peraih suara terbanyak caleg DPR dapil NTB itu menduga Jokowi dan PDIP banyak mendapat kelonggaran dari KPK atas pelanggaran yang dilakukan Jokowi.
BACA JUGA: Dinilai Punya Komunikasi Buruk, Jokowi Harus Hati-hati
"Contoh lainnya, saat Jokowi-JK deklarasi di Gedung Joeang, Jakarta. Itu jelas-jelas cagar budaya, tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Tapi pelanggaran itu dibiarkan dan tidak ada yang menindaknya. Banyak pihak sepertinya melindungi Jokowi saat ini," jelasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Mendagri Larang Kada Pakai Fasilitas Negara saat Berkampanye
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nahdlatul Wathan Resmi Dukung Prabowo-Hatta
Redaktur : Tim Redaksi