jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak fokus dalam mengidentifikasi akar masalah kasus minyak goreng (migor).
Menurut Mulyanto, kebijakan yang dibuat pemerintah terkesan mencla-mencle.
BACA JUGA: Puan: Larangan Ekspor CPO Harus Mampu Menjawab Kelangkaan Minyak Goreng
Beberapa hari lalu pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah melarang ekspor crude palm oil (CPO).
Kemudian, beberapa hari setelahnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto meralat dengan membolehkan ekspor CPO.
BACA JUGA: Janda Muda Hanya Begituan dengan Pelanggan Tetap, Berapa Orang? Jangan Kaget!
"Karena kebijakan itu yang dirugikan adalah masyarakat kecil, seperti petani dan masyarakat," ujar Mulyanto, Kamis (28/4).
Dia melihat kebijakan pemerintah itu terlalu melebar ke mana-mana. Padahal, menurut dia, biang keladi soal migor curah ini ada di Kementerian Perindustrian.
BACA JUGA: Bagi Para Pemudik, Jangan Remehkan Peringatan Keras Ini, Risikonya Besar!
Politisi PKS itu menyebut akar masalah harga migor curah yang tidak mencapai HET karena produsen minyak goreng tidak memproduksinya sesuai dengan kuota komitmen sehingga pasokannya hanya setengah dari kebutuhan harian sekitar delapan ribu ton per hari.
"Memang terlihat janggal, untuk produksi migor kemasan yang tata niaganya murni berdasarkan mekanisme pasar, pasokan migor ini lancar-lancar saja, sementara pasokan migor curah masih langka sehingga harganya masih jauh di atas HET," ucap Mulyanto.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan rata-rata nasional harga migor curah masih berkisar di angka Rp 19.700 per kilogram atau nasih jauh di atas HET Rp 15.500 per kilogram.
"Jadi jelas soalnya bukan pada ketersediaan bahan baku migor. Bahan baku melimpah. Buktinya untuk migor kemasan aman-aman saja," kata Mulyanto.
Menurut dia, persoalannya pada keserakahan produsen migor, negara dinilai gagal memaksa industri memproduksi migor curah.
"Masak negara kalah oleh pasar," tegas politisi yang akrab disapa Pak Mul.
Di sisi lain, kebijakan pelarangan ekspor migor dan bahan baku migor menyebabkan merosotnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani rakyat. (mcr28/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Inkonsisten soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Seolah Tak Punya Resep
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu Apsari