jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara.
Mulyanto menyebut daripada membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih baik pemerintah fokus mengejar target vaksinasi 90 persen populasi.
BACA JUGA: Said Iqbal Pimpin Partai Buruh, HNW Mengaitkannya dengan PKS
Pemerintah juga perlu menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19.
"Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini. Prioritasnya penanggulangan Covid-19 sebelum program lain yang tidak terlalu penting," tegas Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Rabu (6/10).
BACA JUGA: PKS Mengendus Dominasi Swasta, Jangan Sampai Harga Listrik Liar
Mulyanto berpendapat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak melakukan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
"Apalagi dari sumber utang," ungkap Mulyanto.
BACA JUGA: PKS Buat Program, Kader Kaya Boleh Poligami dengan Janda
Pasalnya, Ibu Kota Negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan.
Menurut Mulyanto, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.
Secara bertahap, lanjut Mulyanto, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah.
"Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand)," kata dia.
Mulyanto juga menyoroti utang yang semakin menumpuk.
Menurut dia juga pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.
"Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah. Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus," tandas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan dalam konteks hari ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini.
"Lagi pula umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini," ungkapnya.
Mulyanto menyarankan agar ibu kota negara baru diserahkan pada pemerintahan yang akan datang.
"Jadi bisa dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu," kata dia. (mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia