JAKARTA—Pemerintah telah mengajukan draft kontrak politik yang baru untuk partai koalisiNamun hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum menandatangani draft tersebut
BACA JUGA: Dana CSR Akan Diatur di UU Fakir Miskin
Mantan Presiden PKS yang saat ini menjabat sebagai Menkominfo mengatakan, ada salah satu kausul kontrak yang dinilai PKS masih harus direvisi.‘’Ada satu usulan revisi dari PKS
BACA JUGA: Tuding KPU Nias Berpihak
Setahu saya hari ini sedang dalam pembicaraanAda tiga prinsip pembaruan dalam kontrak koalisi
BACA JUGA: PKB Gus Dur Minta PTUN Batalkan Putusan Menkumham
Pertama, peresmian setgab, dari yang sebelumnya hanya lisan menjadi dokumentasi tekstualKedua, penggiliran ketua harian setgab dan ketiga, adanya reward and punishment terkait dengan putusan bersama dalam setgab atas suatu persoalan politikHanya saja Tifatul enggan mengungkapkan poin apa yang menjadi keberatan PKS.‘’Itu hanya perubahan sajaKalau nuansa umumnya benci atau rinduTidak ada tawar menawarHanya ada sedikit usulan revisiCatatannya ada beberapa poin tapi saya lupa karena baru sekali baca itu,’’ kata Tifatul mengelak.
Wakil Ketua Umum Agung Laksono juga mengakui draft kontrak politik yang baru memang hanya menyisakan PKS sajaAgung tidak mengetahui alasan pasti PKS karena disebut sebagai urusan ‘dapur’ partai masing-masing.
‘’Kita yakin dan percaya bahwa mereka akan sama-sama kembaliKemarin kan sudah dikasih waktu dua hari,’’ kata Agung.
Yang penting kata Agung, kedepannya diharapkan tidak ada lagi saling serang-menyerang di dalam koalisiDraft koalisi yang baru juga diharapkan bisa membawa iklim politik kembali sejuk dari yang akhir-akhir ini selalu diberitakan panas.
‘’Kita tunggu sajalahSiapa tahu nanti malam mudah-mudahan sudah tandatangan karena ini memang strategisSaya kira memang PKS yang terakhir,’’ kata Agung.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie mengatakan draft koalisi yang baru tidak banyak berubah dari isi kesepakatan koalisi sebelumnyaHanya ada beberapa poin yang lebih rinci lagi namun tidak ada perubahan signifikan.
Ical menilai dalam draft kontrak politik koalisi yang baru, tidak ada ketentuan membatasi dan tidak ada pula pasal-pasal kesepakatan yang dinilai memberatkan Parpol koalisiIcal pun mengaku tak tahu apa alasan PKS masih menunda menandatangani draft koalisi tersebut.
‘’Saya tidak tahu, Insya Allah koalisi bisa baik-baik saja semuanya,’’ kata Ical yang posisinya sudah digeser dari ketua harian Setgab koalisi menjadi wakil ketua tersebut.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Sepakati Draf Koalisi
Redaktur : Tim Redaksi