jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tak menindaklanjuti wacana kenaikan harga BBM bersubdi.
Mulyanto menjelaskan bahwa prognosis penerapan BBM bersubsidi pada 2023 masih dalam batas aman jika dibandingkan dengan kuota yang ada.
BACA JUGA: Harga BBM Murah Hanya Mitos, Ini Sebabnya
Apalagi harga BBM dunia pun masih berada di bawah angka asumsi APBN dan tingkat fluktuasi USD yang relatif stabil.
Begitu juga prognosis permintaan gas melon 3 kilogram yang diperkirakan melebihi kuota hanya sebesar 0.28 juta metrik ton dari kuota tahun 2023 yakni sebesar 8 juta metrik ton. Bahkan APBN untuk subsidi gas melon ini dapat dihemat sebesar Rp25 triliun karena harga gas LPG CP Aramco yang jauh di bawah angka asumsi APBN.
BACA JUGA: Penyulingan BBM Ilegal Marak, Kapolda Turun Tangan, Pendekatannya soal Lapangan Kerja
"Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. USD dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu (30/8)," kata Mulyanto.
Politikus PKS itu mengatakan isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini cuma hoaks, serta jangan ditanggapi dengan serius oleh masyarakat.
"Seharusnya pejabat yang bukan membidangi soal ini jangan sembarang bicara agar tidak memicu keresahan masyarakat. Kasihan kalau masyarakat harus dibebani oleh isu yang tidak jelas dan berdasar," Penjelasan Mulyono.
Pada kesempatan sebelumnya, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu (30/8) membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, distribusi migas, dan perkembangan akuisisi Blok Masela.
Dalam kesempatan tersebut, Dirut Pertamina memberi penjelasan dan memastikan bahwa prognosis tahun 2023 atas kebutuhan BBM bersubsidi dan gas melon 3 kilogram masih dalam batas aman sesuai kuota yang ada.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul