jpnn.com - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ngotot menuntut agar saksi dari partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS) dibiayai oleh negara. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan pada pemilu mendatang.
Presiden PKS Anis Matta mengatakan, tidak semua partai mampu menyediakan saksi di seluruh TPS yang jumlahnya mencapai lebih dari 500 ribu. Padahal, saksi TPS adalah cara paling efektif bagi parpol untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi.
BACA JUGA: Kapolda Babel Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
"Kalau misalnya satu partai hanya bisa membayar 200 ribu saksi, berarti dia tidak punya saksi di 300 ribu TPS. Suaranya bisa hilang di situ dan ini berpotensi menjadi sumber konflik," kata Anis kepada wartawan usai acara Election Update ke-4 PKS di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Senin (17/2).
Menurutnya, potensi konflik di TPS dapat merembet jadi masalah yang jauh lebih besar. Bahkan bisa berpengaruh kepada kredibilitas dan legitimasi hasil Pemilu 2014.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Ajak Simpatisan Pilih Demokrat di Pileg
Apalagi, tambahnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi yang berhak mengadili sengketa pemilu sudah tidak lagi dipercaya masyarakat.
"Di tengah ketidakpercayaan terhadap MK sekarang, ini jadi sangat bahaya, rawan. Karena itu dana saksi ini harus kita anggap bukan sekedar dana politik tapi dana persatuan," ujar mantan pimpinan DPR RI ini.
BACA JUGA: Buat Kapal Selam, PT PAL Disuntik Rp 3 Triliun
Anis mengatakan, sampai sekarang PKS melalui kader-kadernya di DPR terus mendorong terealisasinya kebijakan tersebut. Ia kembali menegaskan, partai-partai kecil akan menjadi korban kecurangan dan manipulasi tanpa dana saksi.
"Kita tetap mendorong supaya pemerintah tidak perlu ragu-ragu. KPU juga didorong. Di DPR, kita dorong supaya kita tidak ragu. Karena ini akan menjadi sumber kecurangan partai-partai yang tidak bisa bayar saksi," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Gelisah Nasib Subsidi Pupuk Tak Jelas
Redaktur : Tim Redaksi