jpnn.com - JAKARTA - DPP PKS menyatakan siap menerima sanksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait tuduhan mobilisasi anak-anak saat kampanye. Namun, partai yang dipimpin Anis Matta itu juga mempertanyakan nyali Bawaslu ketika ada pimpinan partai politik menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
Demikian dikatakan Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaini menyikapi perbedaan sikap Bawaslu terhadap partainya dan parpol lain yang juga melibatkan anak saat kampanye. Bahkan, kata dia, Bawaslu tidak berbuat apa-apa kepada partai Demokrat ketika pimpinan partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
BACA JUGA: Usai Gladi Resik, Dahlan Iskan Potong Tumpeng
"Kita hormati kewenangan Bawaslu, tapi kita minta Bawaslu juga adil menegakkan hukum, jangan cuma PKS yang dikejar-kejar. Gimana dengan parpol lain yang kampanye di luar jadwal, dengan pimpinan parpol yang pakai pasilitas negara. Dimana nyali Bawaslu," kata Jazuli Juwaini, Ketua DPP PKS, di Jakarta, Sabtu (29/3).
Ditegaskan bahwa secara struktur, PKS tidak pernah memobilisasi apalagi mengekploitasi anak-anak, saat kampanye terbuka di Stadion Utama Geloka Bung Karno (SUGBK) beberapa waktu lalu. Di sisi lain, kehadiran anak-anak di tempat kampanye juga terjadi pada parpol lain.
BACA JUGA: Menkes Minta Publik Tidak Sudutkan RSHS Bandung
"Bahkan kalau kita mau jujur tidak ada parpol yang mengantisipasi menyiapkan tempat penitipan anak kecuali PKS. Bawaslu digaji dari uang rakyat bukan dari uang parpol tertentu Maka Bawaslu harus adil terhadap semua parpol. Jangan ketika melihat PKS seperti geram tapi melihat parpol lain sungguh tak beraya," jelasnya.
PKS, katanya, tidak kcewa atas surat peringatan dari KPU, tapi kecewa atas tindakan diskrimitatif dan ketidakadilan Bawaslu yang jelas-jelas kasat mata bersikap tebang pilih. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Keberadaan Badan Pengelola Dana Haji Kian Menguat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program Pendidikan Jadi Iklan Politik
Redaktur : Tim Redaksi