jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menentang penghapusan premium dan pertalite secara bertahap pada 2022.
Menurutnya, penjualan premium memang tidak banyak, tetapi BBM bersubsidi itu masih digunakan rakyat kecil yang sedang memulihkan usaha akibat terdampak pandemi.
BACA JUGA: Respons Terbaru Bang Saleh soal Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite
Amin menyebut pemerintah tinggal menindak kelompok di luar rakyat kecil yang menyalahgunakan Premium ketimbang menghapus BBM tersebut dari peredaran.
"Bukan menghapus sama sekali, karena ketersediaanya masih dibutuhkan masyarakat," kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan persnya, Kamis (30/12).
BACA JUGA: Salim Segaf Kritik Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite, Menohok
Amin juga merasa keberatan pertalite turut dihapus. Terlebih lagi pemerintah memakai alasan ramah lingkungan menghapus BBM jenis itu.
Seharusnya, kata dia, pemerintah melalui Pertamina bisa menaikkan oktan pertalite sesuai standar Euro4 ketimbang menghapus BBM berharga kisaran 7.000an.
Selain itu, kata dia, penyelesaian masalah ramah lingkungan bukan dengan menghapus pertalite, melainkan perbaikan terhadap transportasi publik dan komitmen penggunaan kendaraan listrik
"Seharusnya menyelesaikan akar persoalan bukan kebijakan tambal sulam,” kata dia.
Sebelumnya, Indonesia akan memasuki masa transisi energi.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan bensin RON 90 sebagai BBM ramah lingkungan.
Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nantinya bensin dengan RON 90, yakni pertalite, bakal menjadi pengganti premium selama masa transisi.
Kendati begitu, pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai.
Seusai BBM pertalite dan premium dihapus, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti pertamax. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan