jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap setuju dengan adanya ambang batas presiden.
Namun, PKS tidak menginginkan ambang batas yang tinggi seperti pada Pilpres 2019 sebesar 20 persen.
BACA JUGA: Ambang Batas Parlemen Bakal Naik? Yusril Usul Begini
"PKS prinsipnya selalu moderat, tidak esktrem. Kami bisa setuju PT (Presidential Threshold) 10 persen, atau di bawah 10 persen," ucap Politikus PKS Muhammad Nasir Djamil dalam diskusi virtual Voice For Change, Jumat (17/7).
Secara pribadi, Nasir punya pandangan berbeda dengan partai terkait ambang batas.
BACA JUGA: Ansory PKS dan Dasco Gerindra Adu Mulut dalam Rapat Soal BPJS Kesehatan
Nasir justru menilai ambang batas presiden tidak perlu demi iklim demokrasi yang lebih baik.
"Saya pribadi, nurani saya, sih, sepakat PT nol persen," tutur Nasir.
BACA JUGA: Nasdem Protes RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi tidak setuju dengan ambang batas presiden hingga 20 persen.
Kondisi politik bakal lebih baik tanpa ambang batas presiden, terutama berkaitan dengan politik uang.
"Penghapusan PT ini juga untuk menghindari money politics," kata Viva dalam keterangan resmi dalam diskusi virtual Voice For Change, Jumat (17/7).
Selain politik uang, ambang batas demi menghindarkan munculnya pembelahan di masyarakat.
Pasangan calon pemimpin yang muncul pada kontestasi Pilpres tidak berjumlah dua seperti yang terjadi pada pesta politik 2019.
"Jangan sampai ada problem di kohesivitas sosial lagi. Seperti Pilpres kemarin memunculkan perbedaan, sehingga menimbulkan segmentasi politik masyarakat," ungkap Viva dalam diskusi yang dimoderatori Niko Adrian, aktivis 1998 yang juga pendiri Forum Kota (Forkot). (mg10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan