JAKARTA - Isu reshuffle yang muncul lagi belakangan ini membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu mitra koalisi gerahSekjen DPP PKS Anis Matta menilai, wacana perombakan anggota kabinet dalam waktu dekat hanyalah alat gertak.
"Alat gertak terhadap partai koalisi," ujar Anis Matta di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (13/9)
BACA JUGA: Pemerintah Biayai Korban Penusukan
Karena itu pula, dia meminta Partai Demokrat sebagai pihak yang kali pertama mengembuskan isu tersebut segera menghentikannyaDalam Kabinet Indonesia Bersatu, PKS mendapat jatah empat kursi
BACA JUGA: Golkar Tak Khawatir Kabinet Dirombak
Hanya Partai Demokrat yang mengungguli jumlah menterinya, yakni enam kursiBACA JUGA: Panja Hortikultura DPR Mau Ke Belanda
PPP dan PKB mendapat dua kursi.Menurut Anis, isu reshuffle itu akan membuat jalannya koalisi menjadi tidak efektifSebab, peserta koalisi akan saling curiga"Demokrat tampak seperti jemawa (angkuh) dalam koalisi sehingga seenaknya memunculkan isu reshuffle," sindir wakil ketua DPR tersebut.
Seperti diberitakan, isu rencana perombakan kabinet terakhir dimunculkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad MubarokMenurut dia, setidaknya lima menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II akan di-reshufflePertimbangannya adalah evaluasi kinerja yang dibuat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
"Reshuffle ini urusan presiden, bukan urusan Partai Demokrat," kata AnisPadahal, lanjut dia, di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi saja, belum ada pembicaraan khusus mengenai isu reshuffle tersebut"(Setgab) masih adem ayem kok," tuturnya
Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq menambahkan, sebagai hak prerogatif, kapan saja presiden bisa melakukan reshuffleTermasuk, kalau ada menteri dari PKS yang performanya kurang, presiden sangat berhak menggantinya"Silakan diganti, itu hak presiden untuk mengevaluasi dan me-reshuffle," kata Lutfi di tempat yang sama.
Namun, pihaknya yakin, keputusan presiden tersebut pasti telah mempertimbangkan konstelasi politik, termasuk stabilitas nasional, secara menyeluruh"PKS belum berbicara dengan presiden mengenai pergantian menteri itu sampai sekarang," ungkapnya.
Dia mengakui, ada beberapa pos kementerian yang performanya kurang memuaskanMisalnya, kementerian yang mengurusi tabung gas ukuran 3 kilogramJuga, kementerian yang mengurusi kerusuhan pilkada yang menimbulkan ekses sosial ke mana-mana atau kementerian terkait masalah harga diri bangsa Indonesia dalam diplomasi luar negeri"Sudah paham lah kementerian mana saja itu," katanya.
Namun, dalam penilaian dan evaluasi UKP4, salah satu kementerian yang dipimpin kader PKS mendapat rapor merahYaitu, Kemkominfo yang dipimpin mantan Presiden PKS Tifatul SembiringKementerian lain yang juga mendapat nilai merah adalah Kemenkum HAM yang dipimpin Patrialis Akbar (PAN) dan Kemen PU (Djoko Kirmanto).
Selain Tifatul, ada tiga menteri lain yang berasal dari PKSYaitu, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Assegaf Al-Jufrie, dan Menristek Suharna Surapranata.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak menanggapi langsung polemik soal reshuffle tersebut"Saya belum tahu, aromanya saja belum tercium," ujar Anas.
Dia mengingatkan, reshuffle sepenuhnya kewenangan presidenTidak etis kalau pihak-pihak lain merecoki urusan pergantian menteri di kabinet tersebutApalagi, konteksnya ingin menjadi menteri atau mengincar jatah di kabinet"Sangat tidak etis, jadi tidak usah lah kita masuk ke kamar politik presiden itu," imbuh mantan ketua umum PB HMI tersebut(dyn/c7/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Ingatkan Jangan Mudah Terbujuk
Redaktur : Tim Redaksi