jpnn.com - JAKARTA — DPP PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para penghayat aliran kepercayaan agar tidak mengalami diskriminasi. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bahkan bakal mempertemukan langsung para tokoh penghayat aliran kepercayaan dengan Presiden Joko Widodo.
Komitmen PDIP itu disuarakan sekretaris jenderalnya, Hasto Kristiyanto dan wakilnya, Ahmad Basarah saat menerima 28 pimpinan penghayat aliran kepercayaan di Jakarta, Kamis (4/8). Dalam pertemuan yang digelar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat itu, para penghayat aliran kepercayaan merasa diperlakukan diskriminatif.
BACA JUGA: Pengamat: Pernyataan Luhut soal Reklamasi Teluk Jakarta sudah Tepat
Pada pertemuan itu, Koordinator Aliansi Nasional Untuk Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Nia Syqrifudin mengatakan bahwa UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing dan menjalankan peribadatan. Hanya saja, ternyata selama ini yang mendapat pengakuan hanya enam agama saja.
“Namun, mengapa begitu banyak perlakuan diskriminatif yang kami terima hanya karena kami bertuhan di luar enam agama yang ditetapkan negara,” ujarnya. “Inilah tangisan kami sebagai warga negara yang dilahirkan dari rahim kebangsaan Indonesia.”
BACA JUGA: Effendi Simbolon Sebut Kabinet Sekarang Hasil Daur Ulang
Perwakilan aliran kepercayaan yang hadir pada pertemuan itu berasal dari berbagai daerah. Antara lain Kaharingan Dayak Maratus dari Kalimantan Selatan, Kaharingan Dayak Maanyan dari Kalimantan Tengah, Marapu dan Jinitua dari NTT, Wetu Telu dari NTB, Sapto Darmo dari Surabaya, Penghayat Semarang dari Jateng, Sunda Wiwitan Komunitas Cigugur dari Kabupaten Kuningan, Sunda Wiwitan Komunitas Cirendeu dari Cimahi, Komunitas Agama Buhun Sunda Wiwitan Kanekes-Baduy dari Banten, serta Tolotang dari Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan sama, mantan komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani yang mendampingi para penghayat aliran kepercayaan mengatakan, masih ada dikotomi dan diskriminasi perlakuan antara pemeluk agama dengan penganut Kepercayaan. “Harapan kami, PDIP bisa menjadi lokomotif yang merangkul semua pihak, mendorong Pemerintah Pusat sebagai kunci perubahan," kata Andy.
BACA JUGA: Fredi Budiman Kok Dipercaya...
Menanggapi hal itu, Ahmad Basarah mengatakan, PDIP konsisten menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila. Menurutnya, Proklamator RI Bung Karno saat berpidato pada 1 Juni 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan.
“Ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang memberikan keluluasaan untuk menjalankan perintah agama dan keparcayaannya serta sikap saling hormat menghormati," kata Basarah menyitir pidato Bung Karno.
Lebih lanjut Basarah mengatakan, persoalan aliran kepercayaan kepasa Tuhan Yang Maha Esa sudah diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Karenanya, semua regulasi yang mengatur eksistensi agama dan aliran-aliran kepercayaan harus mencerminkan prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum dan pemerintahan.
"Karena itulah diperlukan dialog dengan pikiran dan hati yang terbuka, tulus dan ikhlas dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan golongan dengan nilai-nilai Pancasia sebagai parameternya," tutur ketua Fraksi PDIP di MPR itu.
Sedangkan Hasto mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian khusus pada penghayar aliran kepercayaan. Hasto bahkan akan menyampaikan unek-unek dari para penghayat aliran kepercayaan ke Presiden Jokowi.
"Karena niat ketemu presiden belum terlaksana, nanti kami akan bicara dengan presiden supaya ibu bapak sekalian bisa bertemu dan diterima oleh presiden," kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto meyakini Indonesia bisa menghentikan praktik diskriminasi. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Menurut Hasto, PDIP akan membentuk Badan Kebudayaan Nasional yang akan memelihara dan menghidupkan tradisi bangsa. Langkah itu merupakan bagian dari strategi PDIP di bidang budaya.
"Kita tegaskan, ini tak hanya perjuangan politik, tapi juga perlu strategi kebudayaan. Tak begitu mudah dirumuskan dan mudah tercapai tujuannya. Tapi sepanjang kita bangun kesadaran dan bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, kami yakin akan selalu ada perbaikan," katanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terminal 3 Bandara Soetta Dinyatakan Sudah Penuhi Syarat Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi