jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta semua pihak tidak mudah mengaitkan kampus dengan gerakan radikal ataupun radikalisme. Sebab, pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang adanya tujuh kampus yang terpapar radikalisme telah menggulirkan spekulasi yang menyudutkan berbagai perguruan tinggi.
Bahkan, meme-meme tentang tujuh kampus terpapar radikalisme juga beredar di media sosial. Menurut Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono, berbagai tindakan yang merugikan kalangan perguruan tinggi itu harus dihentikan agar tak menimbulkan keresahan dan saling curiga.
BACA JUGA: Kemristekdikti Pantau Medsos Mahasiswa, Begini Respons Polri
“Informasi yang menyebutkan tujuh kampus terpapar radikalisme adalah suatu hal serius. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat kampus perguruan tinggi tersebut termasuk para keluarga mahasiswa, keluarga dosen alumninya maupun masyarakat di luar kampus,” ujar Arief sebagaimana siaran pers ILUNI UI, Selasa (12/6).
Menurutnya, berbagai organisasi dan kelompo di lingkungan kampus bisa menjadi saling curiga. Di sisi lain, katanya, para pimpinan di perguruan tinggi mulai rektor hingga dekan dan ketua jurusan juga menjadi repot hanya karena sibuk menyampaikan klarifikasi.
BACA JUGA: Pemuda Ujung Tombak Menangkal Paham Radikal
Arief menambahkan, seharusnya ada definisi yang jelas tentang radikalisme terlebih dahulu. Bila belum ada definsi yang jelas disertai fakta kuat dan data yang terukur, katanya, seyogianya semua pihak berhati-hati dan menahan diri untuk melontarkan pernyataan publik perihal kampus yang terpapar radikalisme.
Lebih lanjut Arif menjelaskan, selama ini kehidupan sosial ataupun sikap toleransi di antara dosen dan mahasiswa kampus Universitas Indonesia (UI) baik di Depok maupun Salemba, Jakarta Pusat beserta alumninya sudah berjalan sangat baik. Bahkan, tidak pernah terdengar adanya konflik, apalagi yang melibatkan kekerasan, antara mahasiswa, dosen maupun alumni dikarenakan perbedaan agama, kepercayaan dan paham.
BACA JUGA: PB PMII Gelar Aksi Melawan Radikalisme dan Terorisme
“Demikian juga dengan kegiatan di masjid dan musala kampus baik yang di Depok maupun di Salemba berjalan sangat terbuka dan inklusif. Mahasiswa dan dosen datang ke masjid selain menjalankan ibadah salat, diskusi juga untuk memperdalam pengetahuan agama,” papar Arief.
Juru Bicara ILUNI UI Eman Sulaeman Nasim menambahkan, dosen dan alumni universitas berjuluk The Yellow Jacket itu itu sudah banyak yang berperan di lembaga pemerintahan, legislatif, yudikatif, hingga organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat demi memajukan Indonesia dalam bingkai NKRI yang berdasar Pancasila.
Sedangkan mahasiswa UI, sambung Eman, sudah banyak yang mengukir prestasi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun dunia sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara Republik Indonesia. “Karena itu, tuduhan bahwa kampus kami, Universitas Indonesia terpapar radikalisme sangat mengagetkan dan membuat banyak dari kami tersinggung," tegasnya.
Eman menambahkan, jika memang ada paham atau ideologi tertentu yang berkembang di kampus dan dianggap membahayakan keutuhan bangsa dan negara, maka sebaiknya aparat pemerintah seperti BNPT, Polri, Kementerian Dikti serta Densus 88 berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengambil langkah pengamanan dan pencegahannya dalam operasi senyap.
"Tidak perlu digembar gemborkan yang membuat suasana gaduh dan saling curiga,” kata Eman yang juga salah satu ketua ILUNI UI.
Adapun Sekjen ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan, hingga saat ini belum pernah ada data dan fakta yang disampaikan sebagai dasar untuk menyatakan adanya paham radikal yang membahayakan negara berkembang di kampus Universitas Indonesia (UI).
Untuk itu, Andre Rahadian menghimbau para pimpinan maupun aparat lembaga pemerintahan untuk tidak mudah melontarkan statement atau tuduhan kepada publik yang dapat memojokkan atau berpotensi merusak nama baik kampus pergurusan tinggi tertentu tanpa disertai dengan bukti dan fakta yang akurat.
“Harus ada kesepahaman soal apa yang dimaksud faham atau gerakan radikal ini, terutama dilingkungan kampus dimana kebebasan mimbar akademik adalah hal yang sangat penting dijaga. Kalau aparat dan pimpinan lembaga berwenang sudah memiliki data dan fakta yang kuat dan akurat soal adanya faham atau gerakan radikal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan NKRI , bersikaplah seperti seorang pengayom,” katanya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dosen PNS Terbanyak Pelaku Ujaran Kebencian
Redaktur : Tim Redaksi