jpnn.com, BATAM - Rencana pemerintah pusat untuk menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat berbagai respons dari sejumlah tokoh masyarakat.
Salah satunya dari Mantan wakil gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo.
BACA JUGA: Hamdalah, Nurul Maulita Lolos Seleksi SKO Ragunan
Soerya meminta pemerintah pusat untuk tidak tergesa-gesa menetapkan Batam sebagai KEK.
Pemerintah harus duduk bersama dengan semua stake holder untuk mencari formula apa yang paling bagus diterapkan di Batam.
BACA JUGA: BNNK-Pemko Gelar Tes Urine, 1 Pegawai DPRD Positif Narkoba
"Semua pihak harus melepaskan ego sektoral masing-masing. Tetapi mari sama-sama mencari formula baru mana yang paling tepat diberlakukan di Batam," katanya.
Menurutnya, tim transformasi FTZ ke KEK harus memanggil beberapa pihak untuk membahas masalah ini.
BACA JUGA: HBO Produksi Film Grisse di Kota Batam
Gubernur Kepri, DPRD Kepri, Wali Kota Batam, DPRD Batam, pengusaha dan tokoh masyarakat harus duduk bersama menyumbangkan pemikiran masing-masing untuk kemajuan Batam.
“Menurut saya jangan tergesa-gesa menetapkan KEK. Semua yang tergesa-gesa maka hasilnya akan kurang bagus," katanya.
Menurut Soeryo, kepastian hukum dalam berinvestasi juga sangat penting. Di mana dalam peraturan perundangan, usia FTZ adalah 70 tahun. Ini juga harus menjadi perhatian dari
pusat.
"Dalam berinvestasi, kepastian hukum sangat penting. Kalau tak ada kepastian hukum, maka investasi akan menurun. Investasi menurun maka yang kena imbasnya adalah masyarakat," katanya.
Mantan ketua DPRD Kepri itu berharap semua pihak harus bisa mencari kebijakan yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Dia berharap, pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat tahun ini jangan lagi menurun karena ego sektoral masing-masing pihak.
"Dulu pertumbuhan ekonomi merosot hingga ke angka 1 perse. Tahun ini sudah naik ke angka 4,8 persen. Investasi juga mulai tumbuh. Jangan lagi gara-gara masalah ini turun lagi," katanya.
Menurutnya, dengan duduk bersama, maka semua keluhan dari pengusaha dan semua pihak bisa ditampung. "Saya ulangi lagi jangan tergesa-gesa menetapkan KEK. segala yang tergesa-gesa akan kurang bagus," katanya.
Hal yang sama disampaikan anggota komite II DPD RI, Haripinto meminta pusat untuk menambah insentif di fasilitas FTZ.
Bukan malah mengganti produk hukum FTZ dengan ketentuan yang baru yang justru memberikan ketidakpastian dalam berinvestasi.
"Saya berharap fasilitas FTZ keseluruhannya tidak dicabut seperti masalah kelancaran arus barang. Juga fasilitas fiskal," katanya.
Dia berharap pengusaha dan pihak terkait harus duduk bersama membicarakan dan mencari solusi. Termasuk usia FTZ yang menurutnya masih panjang.
"Saya menyampaikan bahwa fasilitas FTZ ini juga sangat penting buat UKM dan masyarakat," katanya. (ian)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Pria Nigeria Pelaku Penipuan via Medsos Ditangkap Polisi
Redaktur & Reporter : Budi