jpnn.com - TARAKAN–Hingga saat ini persoalan listrik di Tarakan belum ada kepastian akan seperti apa kelanjutannya. Memang sudah ada tiga opsi yang dihasilkan dalam pertemuan terakhir dengan menghadirkan DPRD, pemkot dan PLN.
Tiga opsi yang diusulkan tersebut adalah; mengembalikan PLN ke pusat, penyesuaian tarif listrik berkala (PTLB), dan kembali memperjuangkan APBN untuk subsidi listrik Tarakan.
BACA JUGA: Asyik Main Ponsel, Petani Tewas Tersambar Petir
Sementara pemkot Tarakan mempunyai opsi sendiri, yaitu menggenjot percepatan gas in PT MKI yang molor hingga Desember dan terancam hingga April 2014. Artinya, jika gas MKI belum bisa gas in ke mesin pembangkit milik PLN maka Tarakan masih dihadapkan dengan byar pet.
Isu yang berkembang luas saat ini adalah mengembalikan PT.PLN (Pelayanan Listrik Nasional) Tarakan yang berstatus swasta kembali ke pusat yang dikelola APBN menjadi PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) persero. Dengan begitu, peluang PLN Tarakan untuk mendapatkan subsidi dari APBN akan terbuka luas.
BACA JUGA: Investigasi Tambang, Jaksa Tewas Tabrak Truk Tongkang
Menanggapi hal ini, Direksi Operasi Indonesia Bagian Timur PT PLN Pusat, Vickner Sinaga mengatakan pengembalian PLN Tarakan ke pusat bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Namun mekanismenya tidak mudah. Minimal sama ketika proses swastanisasi pada tahun 2003 dulu.
“Terbentuknya PLN Tarakan ini menjadi anak perusahaan PLN pusat kan melalui proses yang panjang. Nah kalau mau kembali ke pusat prosesnya kurang lebih seperti itu juga. Saat itu kan yang berperan adalah wali kota, DPRD, sama kantor PLN Wilayah Banjarbaru,” kata Vickner.
BACA JUGA: 18 Pejabat Dibebastugaskan, Bupati Pinrang Digugat
Secara pribadi, dirinya tidak mempersoalkan jika PLN Tarakan dikembalikan ke pusat. Dirinya hanya pesimis jika PLN Tarakan dikembalikan ke pusat keadaan justru akan semakin buruk, yaitu pemadaman bergilir.
Contoh kasus seperti daerah di Sumatera, Jawa dan Bali. Begitu juga di Kalimantan Timur sendiri, Samarinda dan Nunukan.
“Karena ketika sudah kembali ke pusat bukan otomatis persoalan akan selesai. Seperti daerah-daerah lainnya yang mengikuti pusat, listrik disana masih sering byar pet. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua,” terangnya.
Vickner juga menjelaskan, jika kembali ke pusat maka Tarakan harus bersiap dengan terjadinya kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang setiap triwulan naik. Kenaikan TTL setiap 3 bulannya berkisar 3 persen. Pada tahun 2014 nanti, kembali akan terjadi progres kenaikan TTL selama 4 kali dalam setahun. Dan dia mengklaim tarif listrik di Tarakan masih jauh lebih murah daripada tarif nasional.
“Kalau alasan kembali ke pusat agar dapat tarif murah, itu sepertinya agak keliru, karena setiap 3 bulan tarif PLN pusat ini naik. Nah apakah masyarakat Tarakan juga siap untuk ini" Tarif di Tarakan ini terus terang lebih murah daripada tarif pusat,” ujarnya.
“Kalau alasannya agar dapat mendapatkan dana subsidi dari pemerintah karena statusnya kembali ke pusat itu juga keliru. Karena PLN pusat saat ini lebih memprioritaskan daerah-daerah yang belum teralirkan listrik. Dan lagian anggaran PLN pusat sudah terikat dengan APBN,” lanjutnya.
Vickner kembali membuat komparasi yang diharapkan menjadi bahan referensi. Ia menyebutkan, PLN Tarakan sebagai anak perusahaan menjadi percontohan yang baik dari sejumlah perusahaan listrik persero se-Indonesia. Bahkan PT PLN Bali yang masih persero ingin menjadi anak perusahaan alias swasta.
“PLN Tarakan ini lebih baik daripada Jawa, Bali dan Sumatera lho. (PLN) Bali saja saat ini mau jadi anak perusahaan, karena mencontoh di Tarakan. Tarakan ini dikenal cukup baik dalam mengelola listriknya, hanya saja yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Yaitu berkaitan dengan bahan bakunya. Gas yang naik turun dan sebagainya,” terangnya.
Lebih lanjut soal opsi mem-persero-kan PLN Tarakan, Vickner mengimbau pihak terkait, dalam hal ini pemkot dan DPRD agar membentuk tim kecil untuk melakukan kajian jika PLN Tarakan kembali ke pusat.
“Perlu ada kajian dan dibentuk tim kecil dari pemkot dan DPRD. Di kaji ke masyarakat dan sebagainya,” tuturnya.
Saat diwawancarai Radar Tarakan, Vickner justru mempertanyakan janji pemerintah kota dan DPRD Tarakan soal penyediaan BBM solar, paska demo listrik pada Maret 2013 lalu. Dalam kesepakatan demo yang melahirkan 3 poin, Vickner menganggap PLN Tarakan sudah menunaikan janjinya yaitu mendatangkan mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada April 2013.
Sedangkan pemerintah dan DPRD Tarakan mendapat bagian mengurusi penyediaan BBM solar dengan menggunakan APBD.
Akan tetapi saat itu APBD kota Tarakan tidak memungkinkan sehingga PLN Tarakan berinisiatif untuk melakukan peminjaman dana talangan ke PLN pusat senilai Rp 64 M.
Dana tersebut digunakan untuk membeli BBM solar dengan modal surat kesepakatan yang ditandatangani wali kota Tarakan, ketua DPRD Tarakan, Kapolres, Dandim dan sejumlah pihak berwenang terkait lainnya. Vickner pun menuturkan, hal tersebut lah yang membuat PLN pusat mau meminjamkan dana dengan garansi pemkot dan DPRD akan melunasinya lewat PLN Tarakan.
“Jadi persoalan lain yang harus dilakukan khususnya buat pemerintah kota Tarakan dan DPRD Tarakan adalah membayar hutang dana talangan PLN Tarakan ke PLN pusat. Tidak gampang lho meminjam dana ke PLN pusat. Harus melalui 3 kali sidang. Setelah itu melakukan rapat direksi lalu hasilnya disampaikan ke komisaris dan baru lah ada keputusan boleh atau tidaknya. PLN Tarakan menurut saya cukup berjuang untuk listrik di Tarakan jadi saatnya mereka juga dibantu,” tukasnya.
“Tapi sejauh ini saya perhatikan pemerintah kota dan DPRD Tarakan sudah cukup baik dalam menolong PLN Tarakan,” tambahnya.
Namun dibalik itu semua yang paling terpenting menurut Vickner Sinaga adalah percepatan progres gas in MKI. Karena menurut Vickner, bila gas in MKI ini terealisasi maka ketergantungan PLN Tarakan dengan solar akan terhentikan. Dan listrik di Tarakan akan menjadi handal alias tercukupi dengan baik. Soal gas in MKI, Vickner meminta keseriusan lebih dari pemerintah kota Tarakan, serta dibantu oleh DPRD Tarakan agar cepat gas in.
“Yang lebih penting adalah percepat gas in MKI. Kalau sudah gas in, maka listrik di Tarakan akan tercukupi dan sudah tidak perlu lagi membakar solar. Karena solar ini barang mahal, sedangkan gas barang murah. Untuk itu pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan harus mengupayakan hal ini agar cepat,” tuturnya.
Dan secara global, Vickner menilai persoalan listrik di Tarakan harus diselesaikan dengan fokus. Setiap lini yang terkait harus fokus menyelesaikan yang menjadi tugasnya dan tuntas dalam bagian urusannya.
“Fokus kepada tugas masing-masing, baik itu pemkot, DPRD, PLN Tarakan. Termasuk juga MKI untuk gas in nya. Selain itu juga kita semua harus saling mengevaluasi diri agar kekurangan yang ada dapat teratasi,” imbuhnya. (*/izo/ddq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penentuan Kelulusan CPNS tak Libatkan BKD
Redaktur : Tim Redaksi