jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendi Satrio mengingatkan agar pejabat pengganti yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan para kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, harus netral dalam berpolitik.
Mereka harus ingat bahwa akan bertugas hingga Pilkada serentak digelar pada 2024.
BACA JUGA: Survei KedaiKOPI Mengikis Mitos Presiden Jawa
"Jangan sampai ada keberpihakan politik saat para pejabat yang ditunjuk atau dipilih ini menjadi plt kepala daerah," kata Hendri Satrio dikutip dari kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (13/5).
Founder lembaga survei KedaiKOPI ini juga menekankan, dengan ditunjuknya kepala daerah oleh pemerintah maka akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
BACA JUGA: PRIMA Soroti Rencana Pengangkatan TNI-Polri Jadi Plt Kada 2024
Salah satunya bahwa orang yang ditunjuk pemerintah bukan aji mumpung. Jika berhasil memimpin daerah, akan diteruskan keberlanjutannya.
"Karena dinilai sukses,.maka, ada keinginan untuk meneruskan itu," kata Hendi.
BACA JUGA: Ketika Survei KedaiKopi tentang Kinerja Kejaksaan Dikuliti Cyrus Network
Selain itu, potensi pelanggaran undang-undang jika dipaksakan dengan menunjuk TNI/Polri sebagai pengganti kepala daerah. Juga terkait pertanggungjawaban pejabat itu kepada warga masyarakat.
"Saya mengusulkan, pemilihan penggantinya harusnya melibatkan masyarakat yang akan dipimpin oleh pejabat itu," ujarnya.
Hendi Satrio juga berpesan agar isu toleransi, intoleransi dan radikalisme harus segera diakhiri sebelum memasuki masa kampanye. Jika tidak, hal itu akan menjadi makin buruk di masa pesta demokrasi.
'Jangan ajari kami soal toleransi, karena kami paham toleransi itu seperti apa. Justru yang sering teriak-teriak intoleransi itulah biang keroknya di Indonesia," tegas Hendi Satrio. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Survei KedaiKOPI, Pengamat Ini Nilai Kinerja Jaksa Agung di Atas Rata-Rata
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad