jpnn.com, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengecam wacana pemerintah yang membuka opsi untuk mengangkat TNI - Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024.
Ketua Mahkamah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Binbin Firman Tresnadi menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan bahwa undang-undang memperboleh penunjukan TNI-Polri sehingga Kemendagri bisa saja mengambil opsi tersebut.
BACA JUGA: Ketum PRIMA Ajak Seluruh Rakyat Bersatu Melawan Oligarki
Binbin Firman yang juga aktivis 98, menegaskan menjadikan TNI - Polri sebagai pejabat kepala daerah adalah upaya mengkhianati reformasi dan melukai hati nurani rakyat.
Dia menganggap sia-sia semua pengorbanan kawan-kawan yang telah menebus reformasi ini dengan nyawa, darah dan air mata. Jangan berlindung di balik frasa undang-undang untuk mengkhianati semangat reformasi.
BACA JUGA: DPP PRIMA Telah Siap Ikuti Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024
"Kita telah melewati masa kelam orde baru dan setelah puluhan tahun berlalu kenapa pemerintahan yang berkuasa di atas pilar reformasi berusaha mengkhianati reformasi dengan isu Plt kepala daerah TNI - Polri 2024,” ujar Binbin.
Padahal, menurut Binbin adanya Pilkada serentak 2024, buah dari reformasi dan kita bisa berdiri dengan bebas karena reformasi. Meskipun demokrasi yang dihasilkan akibat reformasi tidaklah sempurna, namun kita tidak harus membiarkannya mengalami kemunduran.
BACA JUGA: Ini Alasan KPU Usulkan Pilkada Serentak 2024 Digelar 27 November
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PRIMA Alif Kamal menambahkan Kemendagri ataupun Presiden sebaikya membatalkan ide untuk menjadikan TNI-Polri sebagai Plt Kepala Daerah di pilkada serentak tahun 2024.
Alif beralasan karena bisa memantik perlawanan rakyat yang selama ini memang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
“Belum terlambat untuk membatalkan ide menjadikan TNI-Polri sebagai PLT kepala daerah 2024, apalagi kalau isu tersebut digulirkan hanya untuk cek ombak terkait respons masyarakat,” ujar Alif.
Alif meminta Mendagri untuk memilih Plt kepala daerah 2024 dengan mempertimbangkan masa depan jangka panjang daerah dengan menunjuk Plt kepala daerah dari pejabat-pejabat setempat, yang lebih tahu duduk persoalan yang terjadi di daerahnya.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich