JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya memerlukan waktu untuk menetapkan nama sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) SumutMeski Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono sudah menggelar sidang dan menetapkan satu nama pada Senin (12/9) lalu, namun hingga kemarin (22/9), Keputusan Presiden (Kepres) belum juga keluar.
Kemendagri sendiri juga ekstra hati-hati menyikapi hal ini
BACA JUGA: Landasan Pacu Kualanamu Dikebut
Meski Mendagri Gamawan Fauzi sudah tahu nama yang diputuskan di TPA karena dia anggota TPA, namun tetap saja enggan membocorkan."Saya luruskan informasi yang berkembang yang sudah menyebutkan satu nama
Keberadaan sekdaprov definitif sangat mendesak
BACA JUGA: Penderita AIDS di Minsel Terus Bertambah
Pasalnya, Plt Sekdaprov Sumut Rachmatsyah, saat ini konsentrasinya sudah terpecah lantaran sudah berancang-ancang ikut maju di pemilukada Kota LhoksuemaweRachmatsyah, di sela-sela acara di kemendagri, Selasa (20/9), sempat mengungkapkan beratnya tugas sekda, terutama mengurus soal PNS
BACA JUGA: Copot Pejabat Seenaknya, Pj Wako Terancam Dicopot
Blak-blakan, dia mengaku pusing mengurus PNS lantaran banyak sekali intervensi politik. "Jangankan yang belum diangkat (menjadi CPNS, red), yang sudah diangkat pun, tekanan politik minta agar digeser-geser," ujarnya.Secara khusus, JPNN menanyakan keluhan Rachmatsyah itu ke Menpan-RB EE Mangindaan. Menteri asal Sumut itu mengatakan, beratnya tugas sekda mengurus PNS memang lantaran ada intervensi politik di tingkat lokal"Di era otonomi daerah ini, orientasi partai sangat mempengaruhi mutasi-mutasi pegawaiApalagi jika kepala daerah yang baru," ujar Mangindaan.
Hal senada disampaikan Reydonnyzar Moenek"Ekses pemilukada langsungSoal dukung-mendukung(Yang tidak mendukung) dibersihkan semuanya," ujar Reydonnyzar(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Medali Ramon Magsaysay Diisukan Dijual untuk Biayai Ponpes
Redaktur : Tim Redaksi