jpnn.com - jpnn.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM diminta ikut turun tangan mengatasi polemik rencana pembangunan megaproyek PLTGU Jawa 1, yang tak kunjung usai.
“Harus ada langkah tegas dari Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dengan memanggil direksi PLN dan Pertamina,” ujar Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.
BACA JUGA: Solar Mahal, PLN Mestinya Beralih ke Gas dan Panas Bumi
Marwan mengatakan, berlarutnya rencana pembangunan PLTGU Jawa 1 diduga karena PLN tidak melakukan transparansi kepada publik, misalnya terkait soal harga jual beli listrik PLN terhadap pemenang tender.
“Kami semua tahu bahwa konsorsium Pertamina telah siap dengan 60 persen purchase requirement dengan harga jual tetap 5,5 sen dolar Amerika Serikat (AS),” jelasnya.
BACA JUGA: Isu Bankability Dinilai Hambat Proyek PLTGU Jawa 1
Anehnya, beredar kabar bahwa konsorsium Pertamina mengharuskan PLN mengambil 92 persen purchase requirement dengan harga jual 5,7 sen dolar AS.
“Kabar itu setahu saya tidak benar,” tegas dia.
BACA JUGA: Proyek PLTGU Jawa 1 Hanya Bisa Diselamatkan Pertamina?
Marwan menegaskan, sepengetahuan konsorsium Pertamina telah melakukan penawaran sesuai spesifikasi teknis dan finansial yang telah ditetapkan di dalam tender.
“Jangan sampai ada alasan kemenangan konsorsium Pertamina dibatalkan karena adanya oknum yang memanipulasi informasi dan data,” kata dia.
Menurut Marwan, manipulasi informasi dan data bisa dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pemburu rente yang berpihak pada perusahaan tertentu dengan mengorbankan proses yang sudah baik.
“Dirjen Ketenagalistrikan tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai proyek ini dimenangkan oleh konsorsium yang lebih mahal dan dengan kualitas yang jelek dengan mengorbankan Pertamina," imbuh Marwan.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tender PLTGU Jawa 1, Konsorsium Pertamina Penuhi Syarat
Redaktur & Reporter : Yessy