jpnn.com - jpnn.com - Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mempertanyakan keseriusan dan komitmen Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggarap panas bumi. Rusaknya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 4 dalam waktu cukup lama sudah menjadi bukti PLN tidak memiliki kapasitas di bidang itu.
’’Sangat disayangkan, membuat komitmen PLN di geothermal dipertanyakan,’’ ujarnya belum lama ini di Jakarta.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Beresi Data Penerima Subsidi Listrik
Lebih lanjut dia menjelaskan, ada wilayah kerja panas bumi (WKP) lain yang kondisinya jauh lebih parah. Misalnya, PLTP Kamojang 1 yang sampai sekarang belum berfungsi karena pembangunan pembangkitnya tidak selesai.
Dia lantas membuka luka lain seperti PLTP Tulehu yang tidak berjalan seperti seharusnya. Fakta itu membuatnya makin yakin kalau PLN tidak memiliki kompetensi di panas bumi.
BACA JUGA: Ini Daftar Golongan Tarif Listrik, Turun per Januari
“Begitu juga PLTP Mataloko yang kondisinya kembang kempis, dan PLTP Ulumbu yang tidak menggembirakan,’’ terangnya.
Atas dasar itu, Surya sependapat dengan pengamat energi lain yang meminta PLN agar fokus pada transmisi dan distribusi listrik saja. Jika rekam jejak itu tidak dianggap, bisa saja rencana akuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PLN akan mengulang cerita yang sama.
’’Rencana pengambilalihan tersebut sangat tidak realsitis,’’ tegasnya.
BACA JUGA: Bulan ini Tarif Listrik Turun
Dia juga mempertanyakan niat pemerintah atas rencana akuisisi itu. Apakah pemerintah mau mempercepat, atau memperlambat pemanfaata panas bumi.
Terpisah, pengamat energi Berry Nahdian Furqon juga menyayangkan sikap PLN yang membiarkan Lahendong Unit 4 rusak. Selain menunjukkan rendahnya komitmen untuk mengembangkan panas bumi, pembiaran itu juga menciderai komitmen Presiden Jokowi yang ingin Indonesia mengurangi emisi gas buang melalui energi baru dan terbarukan.
Berry yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) itu meminta PLN menjelaskan alasan membiarkan Lahendong 4 dibiarkan rusak. Menurutnya, transparansi diperlukan supaya masyarakat bisa mengetahui penyebab kerusakan dan kendalanya.
Dia juga menyarankan agar PLN mengevaluasi kinerja PLN. ’’PLN harus dievaluasi, dan Presiden Jokowi harus tegas mendorong pemenuhan energi yang rama lingkungan,’’ tuturnya. (dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Listrik Terganggu, Sebagian Gelap saat Malam Tahun Baru
Redaktur : Tim Redaksi