jpnn.com, TANJUNGPINANG - MenPAN-RB Tjahjo Kumolo sudah menerbitkan Surat Edaran terkait larangan mudik bagi ASN pada 6 hingga 17 Mei 2021.
Menindaklanjuti SE MenPAN-RB itu, Pemprov Kepulauan Riau akan memberikan sanksi kepada PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang nekat mudik lebaran 2021.
BACA JUGA: 2 PNS Berulah, yang Satu Sempat Melepaskan Tembakan, Gaji Dipotong 50%
Sanksi bisa berupa teguran lisan dan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah.
"Sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," kata Sekdaprov Kepri TS Arif di Tanjungpinang, Kamis (8/4).
BACA JUGA: PPPK Berkinerja Baik Diangkat jadi PNS? Ini Penjelasan Kepala BKN
Arif mengimbau seluruh ASN tidak mudik ke kampung halaman masing-masing pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021, yakni kurun 6 hingga 17 Mei 2021.
Larangan tersebut bertujuan menekan penyebaran pandemi COVID-19, yang sampai saat ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
BACA JUGA: 11 Fakta Menarik RANS Cilegon FC, Simak Pernyataan Raffi Ahmad, Ada soal Uang
Dia mengharapkan para ASN sebagai pelayan publik menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi.
Kecuali, katanya, ada urusan atau keperluan mendesak ke luar kota, seperti perjalanan dinas yang tak bisa ditunda.
ASN bersangkutan pun harus menunjukkan surat izin tertulis dari pihak-pihak terkait sesuai kriteria berpergian saat pandemi.
"Saya harap, ASN maklum dengan kebijakan ini. Tahun ini kita lebaran secara virtual dulu," imbuhnya. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Soetomo