JAKARTA -- Secara umum, pihak Depdagri menilai pilkada 2010 yang dilaksanakan di 244 daerah sudah siap digelarMeski demikian, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri, Tanribali Lamo mengakui masih ada persoalan terkait anggaran dan pembentukan panwas
BACA JUGA: Menkum HAM Disarankan Inventarisir Aset
Dalam waktu dekat, Tim terpadu akan turun ke sejumlah daerah, seperti Jambi karena sempat mencuat persoalan anggaranYang jelas, mendagri sendiri sudah mengeluarkan sejumlah aturan, seperti yang terbaru Surat Edaran (SE) mendagri nomor 93/4546/SJ tertanggal 17 Desember 2009 tentang dukungan APBD untuk pilkada 2010
BACA JUGA: Satgas Markus Temui Komisi Kejaksaan
Selain itu, SE mendagri Nomor 270/4627/SJ tanggal 21 Desember 2009 yang berisi imbauan agar gubernur menjaga netralitas PNS yang ada di lingkungan kerjanya masing-masingNetralitas PNS sangat penting, terlebih jika di daerah itu mulai dari kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga sekdanya, ikut maju di pilkada
BACA JUGA: Jelang Pilkada Intel Daerah Dioptimalkan
"Bayangkan, jika kepala daerah punya pasangan sendiri, wakil kepala daerah punya pasangan sendiri, dan sekdanya punya pasangan sendiriPNS harus dijaga agar tidak terkotak-kotak," ujar Tanri di ruang kerjanya, Rabu (13/1)Saat ditanya apakah SE mendagri tentang netralitas PNS itu juga dicantumkan sanksi bagi PNS yang terbukti tidak netral di pilkada, Tanri mengatakan, tidakAlasannya, SE hanya bersifat imbauan"Bagi yang melanggar ya kena aturan kepegawaian," ucapnya.
Guna menjaga situasi yang kondusif di daerah, Dirjen Kesbangpol sendiri sudah mengeluarkan imbauan ke seluruh gubernur agar mau menemui pengunjuk rasa setiap ada aksi demo"Minimal gubernur menunjuk pejabat untuk menemui massa yang menyampaikan aspirasi itu," ujar Tanri(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Mulyani: JK Tahu Soal Bailout
Redaktur : Soetomo Samsu