jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ternyata punya banyak musuh di dalam kandangnya sendiri. Mereka adalah para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI yang merasa diperlakukan semena-mena oleh sang gubernur.
Jelang Pilkada DKI 2017, barisan PNS sakit hati itupun memberanikan diri muncul ke permukaan.
BACA JUGA: Pemutar Bokep di Videotron Mengaku Iseng
Mereka membentuk Forum Birokrat Korban Ahok (Fobiak) sebagai wadah untuk menyuarakan kekecewaan pada gubernur yang akrab disapa Ahok itu.
“Kebijakan Gubernur Ahok yang selalu mengutamakan pencitraan seolah-olah ada ketegasan kepada para birokrat yang telah mengabdi puluhan tahun di Pemprov DKI, sejatinya hanya sekadar menutupi ketidakmampuan Ahok dalam mengelola pemerintahan,” ujar Ketua Fobiak Junaedi Nur, Selasa (4/10).
BACA JUGA: Penangkapan Tersangka Videotron Bokep Sempat Terkendala Izin
Ia mengungkapkan, sebenarnya banyak kebijakan Ahok yang menguntungkan pihak lain.
Namun, ketika kebijakan itu menimbulkan persoalan di kemudian hari, Ahok langsung menjadikan anak buahnya kambing hitam.
BACA JUGA: Bu Susi: Jika Sekarang Jakarta Banjir, ya Bukan Hal Aneh
“Bahkan didorong untuk dipidanakan, padahal mereka menjalankan perintah atasan semata karena ketaatan mereka pada pimpinan tertinggi, yakni gubernur,” tegas Junaedi.
Ketidakmampuan Ahok dalam mengelola pemerintahan serta mengeluarkan kebijakan yang tanpa perencanaan, sambung Junaedi, sangat rentan digugat di kemudian hari.
Mulai dari pembelian lahan RS Sumber Waras, pembelian tanah Cengkareng, penggusuran di Jakarta Utara, serta pembebasahan lahan makam.
“Semua kebijakan tersebut berujung pada dikorbankannya bawahan. Lebih parah lagi, kadang mereka (birokrat) dituduh melakukan kesalahan yang sudah diopinikan di media terlebih dahulu. Padahal para birokrat tidak pernah melakukannya. Sehingga mereka mendapat tekanan mental baik dari lingkungan kerja, bahkan lebih prihatin dari lingkungan keluarga,” sesal Junaedi.
Menurut Junaedi, banyak sekali para birokrat atau pejabat di Pemprov DKI baik yang masih aktif maupun sudah distafkan ingin melakukan perlawanan. Namun kebanyakan dari mereka tidak memiliki keberanian.
Pasalnya, lanjut dia, bila ada yang berani mengemukakan pendapat atau keberatan secara terbuka kepada Ahok, mereka akan di-bully di media sosial. Akhirnya, sebagian besar lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
“Karena itu, Fobiak akan melakukan langkah-langkah perlawanan dengan mengungkapkan fakta sebenarnya yang terjadi atas kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan yang telah jauh keluar dari etika birokrasi yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah,” tegas Junaedi.
Kendati disadari, tambah Junaedi, perlawanan yang akan dilakukan oleh para birokrat yang tergabung dalam Fobiak bisa berdampak terhadap karir mereka di pemerintahan.
“Namun pengorbanan ini tidak akan sia-sia bila masyarakat luas mengetahui sebenarnya. Kami akan mengadvokasi setiap birokrat yang terzolimi,” pungkas Junaedi. (wok/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terinspirasi Kasus Jessica, 2 Nyawa Melayang Habis Minum Kopi Bersianida
Redaktur : Tim Redaksi