JAKARTA -- Hingga kemarin (1/7), kelompok kerja (pokja) penyiapan pengakhiran Master Agreement yang tugasnya mempersiapkan pemutusan kontrak dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA), belum pernah membahas mengenai keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan untuk terlibat dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013Pokja hingga saat ini masih berkutat melakukan kajian terhadap sejumlah opsi model pengelolaan Inalum pasca 2013 mendatang, termasuk siapa saja yang akan dilibatkan.
"Sampai sekarang masih dalam tahap mengakhiri Master Agreement
BACA JUGA: Orang Miskin Belum Siap Subsidi BBM Dicabut
Untuk selanjutnya nanti bagaimana, itu masih dilakukan pengkajian oleh Pokja," terang Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait, dalam kapasitasnya sebagai sekretaris Tim Pelaksana Pokja, kepada JPNN di Jakarta, kemarin (1/7).Pernyataan Effendi menanggapi keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, yang melalui perusahaannya, PT Toba Sejahtera, telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum
Luhut menjelaskan, dana sebesar itu akan dikucurkan oleh dua bank, yakni Deutsche Bank dan BNP Paribas
BACA JUGA: Heran, Daya Beli Tergerus BBM Subsidi Dibatasi
Komitmen pendanaan dari dua bank itu sudah dalam bentuk pernyataan tertulis.Effendi menjelaskan, Pokja belum sampai pada kesimpulan model pengelolaan Inalum pasca 2013
BACA JUGA: Tingkatkan Kinerja Perusahaan, Lima BUMN Bersinergi
Sejumlah opsi masih adalah kajian Pokja terkait siapa yang akan dijadikan mitra strategis atau mitra utama pengelolaan Inalum ke depanOpsi-opsi itu antara lain dengan pelepasan saham perdana (IPO/Initial Public Offering), dibatasi khusus dalam negeri, pihak luar negeri diberi kesempatan, melibatkan pemda, dan atau melibatkan swasta.Kok luar negeri masih diberi peluang? Bukankah sudah komit 100 persen saham bakal diambilalih pemerintah RI? "Semua opsi masih dikaji, tergantung mana yang paling menguntungkan," jawab Effendi.
Mengenai kemungkinan keterlibatan perusahaan swasta, juga sedang dibahas apa saja persyaratannyaJuga apa saja persyaratan jika pemda ikut terlibat pengelolaan"Termasuk bagaimana syarat untuk pemda ini, apa sama dengan syarat untuk swasta, semua masih dikaji," bebernya.
Bagaimana dengan model konsorsium seperti yang ditawarkan Luhut Panjaitan, dimana dana disiapkan konsorsium bank dan Pemprov dan 10 pemkab/kota tidak perlu lagi mengeluarkan dana, alias mendapatkan golden share? Meski hasil kajian Pokja belum keluar, Effendi memberi sinyal tidak setuju dengan model pengelolaan seperti ituMenurutnya, pemda tidak bisa mendapatkan golden share.
"Kalau pemda mau masuk, maka harus menyediakan dana untuk membeli saham share ituGak ada golden share, yang ada bisa memiliki saham dengan menyediakan dana," terangnya.
Kan dananya sudah disiapkan konsorsium bank yang digandeng PT Toba Sejahtera? Effendi menjawab," Kalau swasta mau ikut, itu nanti dia masuk ke dalam IPO sebagai mitra strategis."
Dijelaskan Effendi, hingga kemarin juga belum ada proposal dari pihak swasta, termasuk dari perusahaan milik Luhut itu, yang masuk ke Pokja"Belum ada proposal, itu hanya pemikiran-pemikiran saja," ujarnyaHanya saja, "Semua kemungkinan terbuka."
Hitung-hitungan dari aspek keuangan juga terus dikaji Pokja, termasuk misalnya jika go publikPemerintah, lewat Pokja, merasa masih punya waktu yang panjang untuk melakukan kajian dan hitung-hitunganAlasannya, tenggat waktu untuk secara resmi melakukan konsultasi dengan konsorsium perusahaan Jepang, adalah pada Nopember 2012Konsultasi pemerintah RI dengan Jelang tetap harus dilakukan, karena sudah tertuang di Master Agreement.
"Tapi tentunya pada 2012 sudah ada kajian-kajianCukuplah waktu kitaSabar saja lah," pungkas Effendi(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produksi Padi Meningkat, Jagung dan Kedelai Turun
Redaktur : Tim Redaksi