jpnn.com, JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jangan sampai ada ormas di Indonesia punya keinginan, ambisi, pemikiran baik jangan pendek, menengah maupun panjang mau merubah ideologi negara,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
BACA JUGA: Gerindra: Ini Sudah Final, Kami Tidak Mungkin Menerima
Karena itulah, Tjahjo menegaskan, diperlukan sebuah aturan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
“Jadi, perppu itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang majemuk. Apalagi, kita punya dasar negara Pancasila yang sudah final,” katanya.
BACA JUGA: Yasonna Tegaskan Perppu Ormas demi Jaga Kedaulatan Negara
Dia mengatakan, silakan saja orang mau berhimpun, berserikat maupun membuat ormas, organisasi profesi, lembaga apa pun hingga partai politik. “Tapi, ya harus mengikuti aturan negara,” tegasnya.
Tjahjo mengatakan, kalau ada pendapat kritis untuk penyempurnaan perppu tentu pemerintah akan menerimanya. Yang jelas, Pancasila bagi negara ini sudah harga mati.
BACA JUGA: DPR Tunda Pengambilan Keputusan Tingkat Satu Atas RUU Ormas
Kalau ada partai politik yang mempermasalahkan Pancasila dan mendukung ideologi lain, tentu harus dipertanyakan. “Itu justru kami yang pertanyakan, karena Pancasila sudah final,” ujarnya.
Dia menghargai inisiatif beberapa fraksi di DPR yang menerima dengan catatan seperti harus melakukan revisi UU. “Tapi harus tegas apa pun UU-nya, ideoloi Pancasila harus dicantumkan,” tegasnya.
“Kalau revisinya semua ormas yang ada boleh tidak berasaskan Pancasila, ya janganlah,” ungkap Tjahjo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Perintahkan Semua Daerah Buka Posko Cetak E-KTP
Redaktur & Reporter : Boy