Pola Rekrutmen KPU Daerah Akan Diubah

JAKARTA - DPR dan Pemerintah tengah merevisi UU Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggara PemiluSelain untuk menyempurnakan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, revisi itu juga akan diarahkan untuk memperkecil kemungkinan anggota KPU Daerah menjadi kepanjangan tangan kepala daerah, apalagi menjadi bagian dari tim sukses.

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR untuk Revisi UU 22 Tahun 2007, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa pola rekrutmen yang baik akan berdampak pada anggota KPU pusat maupun KPU daerah yang dihasilkan

BACA JUGA: Susno Berani Sebut Kapolri Arogan

Berbicara pada diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Parpol Berebut KPU" di DPR RI, Jumat (7/5), Ganjar menegaskan, hal penting yang juga harus dihindari adalah jangan sampai KPU diisi oleh pencari kerja"Faktanya memang ada job seeker (pencari kerja) ingin masuk ke KPU di daerah

BACA JUGA: Berjanji Akan Terus Harumkan Nama Indonesia

Kalau ini yang terjadi, KPU di daerah akan mudah didikte," ujar Ganjar.

Politisi PDIP itu menambahkan, fakta di lapangan memang menunjukkan adanya KPU daerah yang bermain-main saat pilkadaDisebutkan pula, banyak anggota KPU di daerah yang tergiur iming-iming dari kepala daerah (incumben) maupun calon kepala daerah yang ikut Pilkada.

Karenanya, kata Ganjar, selain pola rekrurtmen akan diperbaiki lewat revisi UU, peryaratan pun akan diperketat

BACA JUGA: Hatta Pastikan Menkeu Non-Parpol

"Salah satu usulannya, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menerima jabatan dalam rangka political appointed (jabatan yang ditunjuk) sampai lima tahun sejak selesai mengemban tugas sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota," ujar Ganjar.

Hal senada juga diungkapkan mantan Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu, Ferry Mursydan BaldanIa mengungkapkan bahwa di lapangan memang marak ditemukan KPU daerah yang tidak menjaga netralitas"Mungkin saja saat pemilu legislatif atau Pilpres bekerja dengan jujur dan netralTetapi ketika Pilkada akan ketahuan keberpihakannya," ujar Ferry.

Karenanya Ferry setuju dengan ide tentang surat pernyataan bagi setiap calon anggota KPU di seluruh tingkatan, agar bersedia menandatangani surat untuk tidak menerima jabatan yang sifatnya ditunjuk"Ini juga ntuk menghindari transaksi antara anngota KPU di daerah dengan kepala daerah," ulasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menelisik Calon Pengganti SMI