jpnn.com - BALIKPAPAN - Polda Kaltim mengirimkan sebanyak 250 personel untuk ditempatkan di empat wilayah polres yang dianggap membutuhkan pengamanan ekstra.
Kapolda Kaltim, Irjen Dicky Atotoy mengatakan, empat polres yang mendapat dukungan personel itu adalah Polres Balikpapan, Kukar, Kubar dan Kutim. Pelepasan personel ini sendiri dilakukan secara resmi di halaman Mapolda Kaltim, Senin (7/4), menggunakan armada bus.
BACA JUGA: Masinis KA Malabar Akan Diperiksa
Untuk mekanismenya, sambung Dicky, begitu tiba di polres bersangkutan maka anggota yang telah di-BKO-kan (bawah kendali operasi) dari polda harus melapor ke masing-masing polres untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Arahan ini penting diberikan karena mereka merupakan orang baru di daerah tersebut, belum mengetahui situasi dan kondisi (sikon) di lapangan.
“Bagaimana keadaan di daerah tersebut, berapa jumlah TPS (tempat pemungutan suara) yang ada, kapan mereka akan bergeser ke TPS. Semua yang mengatur nantinya kapolres masing- masing,” kata Kapolda Dicky kepada wartawan.
BACA JUGA: Turangga Sukses Lewati TKP Anjloknya Malabar
Mereka yang dibekali sejumlah perlengkapan seperti senjata akan melakukan pengamanan hingga H+1, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada permintaan dari polres untuk berlanjut, maka bisa diperpanjang. Semua itu, lanjut Dicky, tergantung dari situasi di lapangan nantinya.
“Saat ini yang sudah meminta untuk diperpanjang itu Polres Kutim dan belum diketahui hingga berapa lama, dan mereka akan bertugas mulai dari sekarang (kemarin, Red),” kata mantan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) ini.
BACA JUGA: Pulang Antar Logistik, Anggota Pengawas Pemilu Ditembak
Pada prinsipnya, para personel BKO Polda Kaltim telah bertugas sejak didirikan TPS-TPS di setiap daerah, hingga berlangsungnya pencoblosan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu di TPS hingga potensi terjadinya kerusuhan.
"Mereka harus paham daerah di mana mereka bertugas, sehingga pengamanan benar- benar terlaksana, jangan sampai malah diamankan (mereka yang diamankan, Red)," jelasnya.
Permintaan tambahan personel dari polres ke Polda Kaltim dikarenakan personel yang dimilik keempat polres tidak mecukupi untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS. “Pada prinsipnya 250 anggota yang kita kirimkan ini sudah ideal,” tambahnya.
Polisi sendiri diminta bersikap netral, walapun ada istri dari polisi yang menjadi caleg tidak diperkenankan menggunakan fasilitas polisi seperti mobil ataupun rumah jabatan polisi.
“Ini merupakan instruksi dari kapolri, kalaupun ada, akan ada sanksi hukumnya kepada siapa saja dari anggota Polri yang melanggar akan ketentuan tersebut,” imbuhnya.
Hal tersebut sudah disampaikan jauh hari sebelumnya kepada kapolres masing-masing daerah melalui telegram dan teleconference. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Fajar Setiawan menambahkan, 250 personel tersebut dengan perincian 85 personel untuk Balikpapan, 81 Kutim, 51 Kukar dan 30 Kubar. Ditanya mengenai daerah yang termasuk rawan terjadinya konflik, Fajar mengatakan tidak ada.
Sebab, semua wilayah Kaltim relatif aman, dan itu sudah terbukti dengan berlangsungnya pemilu 5 tahun lalu dan pelaksanaan Pilgub Kaltim.
“Kalau wilayah yang dianggap rawan, tidak ada yang masuk kategori rawan. Seluruh wilayah Kaltim relatif aman, dan kita semua berharap tetap aman sampai pelaksanaan pileg hingga pilpres,” ujar Fajar di ruang kerjanya, siang kemarin.
Polda Kaltim termasuk satuan wilayah polres, hingga polsek, menurunkan personel sebanyak 6.713 orang. Satu polisi bertugas mengamankan 1 hingga 3 TPS. Ditanya biaya pengamanan pileg, Fajar tak bisa merinci. Dia menyebutkan, biaya pengamanan Rp81 ribu setiap hari untuk satu polisi dalam operasi atau tugas selama 224 hari terhitung sejak 16 Maret 2014 lalu.
“Jadi tugas pengamanan pileg langsung lanjut pengamanan pilpres selama 224 hari. Namanya Operasi Mantap Bharata. Semua polisi, tidak memandang pangkat, biaya pengamanan pileg Rp81 ribu per hari untuk satu orang polisi,” pungkas Fajar. (pri/ono)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Mebel Tenggak Racun, lalu Bakar Diri
Redaktur : Tim Redaksi