jpnn.com, JAKARTA - Polemik bisnis alat tes PCR menyeret nama pejabat publik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan publik meminta penjelasan langsung dari pejabat yang namanya terseret polemik tersebut.
BACA JUGA: 5 Fakta soal Bisnis Alat Tes PCR yang Menyeret Nama Luhut Binsar
"Harusnya menterinya sendiri menjelaskan karena ini kan jelas melanggar UU Nomor 29 Tahun 1999 soal Penyelenggarakan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tindakan tersebut termasuk nepotisme," ujar Trubus kepada JPNN.com di Jakarta, Kamis (4/11).
Oleh karena itu, Trubus menilai dugaan tindakan nepotisme harus diusut tuntas oleh pihak yang berwajib.
BACA JUGA: Luhut Disebut-sebut Ikut Bermain di Bisnis PCR, Ferdinand Angkat Suara
"Pejabat ini harusnya tau itu dilarang dan etika publiknya jadi aneh. Menurut saya harus ada sanksi jika terbukti," kata Trubus.
Trubus meyakini Presiden Jokowi juga mengetahui keresahan publik dan akan mendukung pengusutan dugaan permainan tes PCR.
"Presiden selalu care pada kondisi masyarakat, dan pasti akan mengambil langkah," ungkapnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar melalui Jubirnya Jodi Mahardi membantah mengambil keuntungan dalam bisnis tes PCR melalui PT GSI.
Bantahan itu dirilis secara resmi kemarin Rabu (4/11).
Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan, termasuk di Wisma Atlet.
"Menko Luhut Binsar selama ini juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau untuk masyarakat," kata dia.
Jodi lebih lanjut mengatakan ketika kasus menurun, Luhut juga menjadi pihak yang mendorong penggunaan tes antigen. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia