jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menilai polemik kewarganegraan ganda dari bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore adalah salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini yaitu masalah akurasi data.
“Ini adalah sebuah akibat dari kelalaian kita karena lemahnya dalam hal administrasi,” kata Romo Benny saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua: Bagaimana Solusi dan Upaya Hukum Apa yang Akan Dilakukan” yang digelar Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
BACA JUGA: Sikap Tegas Demokrat Terkait Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua
Romo Benny menekankan pentingnya melakukan perbaikan administrasi dan data kependudukan di masa mendatang.
“Di sinilah pentingnya sinergi lembaga negara, termasuk KPU untuk memperbaiki data-data itu sehingga data menjadi kekuatan kita untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan negara,” tegas Romo Benny yang juga Pendiri Setara Institute ini.
BACA JUGA: Bea Cukai Ngurah Rai Amankan dua Penyelundup Sabu-sabu Miliaran Rupiah
Lebih lanjut, Romo Benny mengkritik lemahnya pengelolaan data dan administrasi.
“Kita tidak mampu secara tepat dan secara cepat untuk mengantisipasinya. Maka ke depan dengan kemajuan IT dan teknologi bisa diatasi. Di sinilah perlunya proaktif dari lembaga-lembaga termasuk KPUD dan Bawaslu,” tegas Romo Benny.
BACA JUGA: Permintaan Irjen Lotharia untuk Orient, Bupati Terpilih Sabu Raijua Bersatus WN Amerika Serikat
Romo Benny mendorong agar problem mendasar mengenai data kewarganegaraan segera diperbaiki. “Jika masalah data tidak segera diselesaikan maka akan selalu muncul,” kata Romo Benny.
Di tempat yang sama, Koordinator TPDI Petrus Selestinus melihat polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua menunjukkan adanya kekosongan di dalam UU Nomor 10/20216 Pilkada.
“UU tidak mengatur mengenai keadaan baru yang muncul kemudian dan sangat menentukan. Tidak ada upaya hukum apa manakala muncul kasus seperti ini (Kasus Bupati Orient P Riwu Kore, red),” kata Petrus.
Lebih lanjut, Advokat Peradi ini menilai peristimwa di Sabu Raijuai sebagai contoh keadaan baru sesungguhnya tidak diduga sebelumnya, bahkan oleh pembuat Undang-Undang sehingga tidak mengantisipasi.
Petrus berharap polemik Bupati terpilih Sabu Raijua ini menjadi bahan menarik di dalam penyempurnaan UU Pilkada sekaligus menarik bagi pakar hukum tata Negara
Petrus menambahkan posisi Mendagri kemungkinan hanya menerima berkas dari KPU. “Sepanjang tidak ada keputusan pengadilan bahwa keputusan (Paslon terpilih Sabu Raijua, red) ini batal, posisi Mendagri pada akhirnya melantik,” ucap Petrus.
Sementara itu, Agustisnus Tamo Mbapa dari Partai Demokrat sekaligus sebagai Parpol pengusung Paslon Orient P Riwu Kore dan Tobis Uly mendorong Mendagri untuk menggunakan kewenangannya segera melantik Bupati terpilih.
“Proses Pilkada Sabu Raijua itu sudah berjalan, dan sudah ditetapkan secara legal. Jika setelah itu ada proses hukum, maka akan ditindaklanjuti secara hukum,” kata Gustaf sapaan akrab Agustinus.
Sebaliknya, Rudi Kabunang selaku kuasa hukum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sabu Raijua, Takem Raja Pono-Herman Hegi Radja Haba, berharap KPUD dapat menganulir kembali keputusannya.
“Dengan adanya bukti bahwa Orient adalah warga Negara AS, kami anggap KPU sudah lalai dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya dalam melakukan verifikasi syarat formal pasangan bakal calon dalam Pilkda,” tegas Rudi.
Oleh karena itu, Rudi berharap Mendagri tidak melantik pasangan Orient P Riwu Kore dan Tobias Uly.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich