jpnn.com - JAKARTA - Komisi IV DPR yang membidangi kehutanan akan segera memanggil Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Soepijanto, guna menjelaskan tentang polemik kawasan hutan di Batam. Meski belum ada solusi yang disodorkan Komisi IV DPR, namun diharapkan ada titik terang dari pertemuan dengan Dirjen Planologi Kemenhut itu.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo, rapat tentang hutan Batam itu rencananya digelar pekan depan. "Sudah saya agendakan rapat Komisi IV DPR dengan Dirjen Planologi. Rencananya pekan depan," kata Firman kepada JPNN, Sabtu (28/9).
BACA JUGA: PNS Terlibat Pembakaran Lahan
Namun, lanjutnya, Komisi IV DPR tak mau hanya mendapatkan penjelasan sepihak. "Nanti dalam kesempatan berbeda, Pemda dan Otorita Batam kita panggil juga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Intinya SK Menhut itu adalah keputusan yang strategis dan menyangkut kepentingan orang banyak, jadi kita perlu urai dasar-dasar dan pertimbangannya," ucap Firman.
Koordinator Pemenangan Golkar untuk wilayah Riau dan Kepri itu menambahkan, persoalan Batam bukanlah masalah lokal semata. Bahkan, Firman mengaku dihubungi Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, terkait pengaduan soal masalah hutan di Batam.
BACA JUGA: 15 Menit Tertimbun, Buruh Proyek Selamat
"Pak Danang menghubungi saya. Katanya ada banyak pengaduan soal hutan di Batam. Banyak yang mengeluh karena tiba-tiba tempat tinggal atau tempatnya berusaha menjadi kawasan hutan," ucap Firman.
Namun, lanjut Firman, persoalan di Batam memang ada yang menjadi domain pemerintah, ada domain pemda, tapi ada pula yang memerlukan persetujuan DPR RI. "Yang butuh persetujuan DPR di antaranya tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, red) Kepri. Sudah diusulkan lewat Kemenhut, tapi memang belum ada agenda pembahasannya," lanjut Firman.
BACA JUGA: Listrik Padam, Suplai Air PDAM Ikut Macet
Bagaimana dengan pernyataan Kemenhut tentang adanya pihak yang mengijon lahan di Batam sementara status lahannya masih belum dibebaskan dari kawasan hutan? "Makanya kita akan turun juga ke lapangan. Hal seperti itu pula yang akan kitra cross check di lapangan," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panwaslu Larang Anak-anak Dilibatkan Dalam Kampanye
Redaktur : Tim Redaksi