jpnn.com, JAKARTA - Menanggapi kontroversi 8 startup lokal yang menjadi penyelenggara pelatihan program Kartu Prakerja, anggota Komisi III DPR Sari Yuliati menganggapi bahwa ini kesempatan anak bangsa berbakti untuk negara lewat produknya.
"Ya kita hargailah anak bangsa pegiat startup untuk berbakti pada negara, lagipula platform seperti YouTube tidak bisa memfasilitasi platform pelatihan seperti skill academy, dimana harus ada materi lengkap, rangkuman, prerest, kuis, self assessment hingga sertifikat," ujar Sari.
BACA JUGA: Program Kartu Prakerja, Sukamta: Pembodohan Rakyat
"Terkait kecurigaan beberapa pihak, Yang Pertama, sekarang sudah Revolusi 4.0, era digital, semua bisa diakses bisa dilacak, kalau memang dianggap penunjukkan 8 startup lokal dalam penyelenggaraan program Kartu Prakerja berpotensi ada penyelewengan, ada KPK, ada kementerian keuangan, BPK dan semua data bisa diakses kok dan dilindungi oleh Konstitusi mengenai keterbukaan informasi itu," beber dia.
"Yang kedua, perlu diinformasikan bahwa 8 platform tersebut bukanlah hasil seleksi tetapi hasil verifikasi dimana jumlahnya bisa bertambah, karena program prakerja akan dibuat sampai akhir 2020", sambung Sari.
BACA JUGA: Sibuk Jaga Citra, Parpol Koalisi tak Ada yang Membela Jokowi soal Kartu Prakerja
Lebih lanjut dikatakannya, anggaran untuk program ini terbagi di semua platform dan ratusan lembaga pelatihan untuk 5,6 juta pemegang Kartu Prakerja. Anggaran masing-masing platform dan lembaga pelatihan tergantung besar kecilnya minat pemegang kartu terhadap program pelatihan.
"Jangan sampai karena tidak sanggupnya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi Anak Bangsa jadi terhambat karena terbiasa dengan pola lama," tambah Sari
BACA JUGA: NasDem: Hentikan Pelatihan Daring Kartu Prakerja
"Soal prosedur sudah mengacu pada Perppu No 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," Tutup Sari Yuliati. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil