Polemik PPN Sembako, Begini Saran Pak Ganjar untuk Kemenkeu dan DPR

Senin, 14 Juni 2021 – 05:59 WIB
Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDIP Ganjar Pranowo. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons isu rencana penerapan pajak pertambahan nilai sembilan bahan pokok atau PPN sembako.

Rencana penerapan PPN sembako itu disebut-sebut tercantum dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

BACA JUGA: Pasien Covid-19 Minta Pak Ganjar Beli TV, Pengin Nonton Sinetron Ikatan Cinta saat Isolasi

Ganjar menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat mengklarifikasi kepada masyarakat mengenai kegaduhan isu tersebut.

"Diklarifikasi saja dulu, drafnya apa, isinya apa, benar enggak apa yang diceritakan. Saya kira, Kemenkeu ataupun dewan bisa mengklarifikasi soal itu," kata Ganjar di Semarang, Jateng, Minggu (13/6).

BACA JUGA: Jenderal Andika: Saya Kaget, Saya Tidak Tahu Mereka Membuat Ini

Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu menambahkan klarifikasi tersebut penting supaya jangan sampai muncul gambaran atau anggapan masyarakat bahwa semuanya akan dikenai pajak, dan segera diterapkan.

Apalagi, lanjut dia, informasi yang beredar di masyarakat saat ini menyebutkan seolah-olah RUU terkait PPN sembako ini sudah dibahas dan akan selesai.

BACA JUGA: Bamsoet Minta Kemenkeu Batalkan Rencana PPN Sembako dan Pendidikan

"Maka saya kira baik juga kalau dari kementerian sampaikan klarifikasi yang betul karena nanti jangan sampai ada 'image' seolah-olah semua ini mau dipajaki semuanya, tentu tidak mungkin soal itu, tidak mungkin," jelas Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku dihubungi dari Kementerian Keuangan dan dijelaskan terkait kegaduhan isu tersebut

"Saya kira pemegang otoritas harus menjelaskan, boleh dari eksekutif boleh dari legislatif apa isinya (draf RUU) buka saja," paparnya.

Ganjar yakin rencana pemerintah soal penerapan PPN sembako belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Dia menilai keterlaluan apabila kebijakan tersebut diterapkan di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang. (antara/jpnn)

 

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler