jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri bakal menindak para pengusaha yang sengaja memakai kendaraan overdimension overload atau ODOL dalam melakukan pengiriman barang. Bahkan, polisi tak segan memberikan hukuman pidana kepada para pelakunya.
Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan, penindakan ini dilakukan untuk bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di dalam tol. Terlebih untuk kecelakaan massal dan fatal yang biasa disebabkan kendaraan ODOL.
BACA JUGA: Tahun Ini, Korlantas Catat Ada 90 Kecelakaan Melibatkan Kendaraan ODOL
“Dalam tol itu kan ada ketentuannya, minimal kecepatan 60 kilometer per jam, tetapi kendaraan ODOL ini hanya 20 kilometer per jam,” kata Istiono kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3).
Karena lambannya laju kendaraan ODOL, membuat pengemudi di belakang bisa menabrak dan terjadi kecelakaan fatal hingga beruntun.
BACA JUGA: Kemenhub Bertahap Terapkan Tilang ke Truk ODOL
“Makanya penindakan ini harus dilakukan. Apalagi sudah banyak kecelakaan karena kendaraan ODOL ini,” kata Istiono.
Tak hanya menindak pihak pengusaha, polisi juga akan menilang sopir yang kedapatan membawa kendaraan bermuatan lebih atas pandangan lalu lintas.
BACA JUGA: Pasien Corona di Indonesia jadi 19 Orang, Ini Identifikasinya
Jenderal bintang dua ini menerangkan, ancaman pidana yang dia maksud ada pada Pasal 277 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 277 itu berbunyi, 'Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)'.
"Sanksinya untuk over dimensi melanggar aturan pidana pasal 277 hukuman pidana 1 tahun penjara, denda Rp 24 juta. Saya berharap pengusaha untuk ukuran dimensi diperhatikan," kata Istiono.
Menurut Istiono, penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL tidak pernah pandang bulu. Pasalnya, di Jawa Tengah sudah terdapat dua kasus yang dinyatakan P21 atau lengkap.
"Jadi, ini bukan kaleng-kaleng dalam penindakan kendaraan ODOL, karena sudah ada kasus yang dinyatakan P21," ujar Istiono. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan