jpnn.com, JAKARTA - Peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel mengomentari kabar polisi yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) walk out saat beraudiensi dengan Firli Bahuri.
Sikap anak buah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertugas di KPK itu konon demi membela Brigjen Endar Priantoro yang didepak Firli Bahuri dari jabatan direktur penyelidikan.
BACA JUGA: Beredar Rekaman Firli vs Anak Buah Kapolri, Penyidik dan Penyelidik Memilih Walk Out!
"Ini laksana 'Cicak vs Buaya' jilid kesekian. Tetapi pokok pertentangannya kali ini perlu dicermati saksama," ujar Reza dalam keterangan diterima JPNN.com, Minggu (9/4).
Reza berharap, idealnya walk out-nya anggota Polri saat audiensi dengan ketua KPK itu merupakan wujud keteguhan sikap dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, ART Minta Polri hingga Kejagung Proaktif
"Jadi, bukan sebatas menyalanya jiwa korsa akibat adanya personel Polri yang diusik oleh pihak non-Polri," lanjut pria yang pernah mengajar di PTIK itu.
Menurut Reza, anggaplah bahwa gesekan antardua lembaga hingga beberapa segi bisa berdampak terhadap kekompakan dalam kerja-kerja penegakan hukum.
BACA JUGA: Sandiaga Uno di Acara PKS: Saya Harus Memastikan Pak Prabowo Legawa
Namun, apabila situasinya memang sesuai dengan harapannya tadi, maka Polri patut didukung.
Sebaliknya, jika walk out itu lebih dilatari oleh solidaritas sesama baju cokelat, maka itu peristiwa yang tidak tergolong luar biasa.
"Jiwa korsa memang lazim terpantik manakala ada pihak luar organisasi yang dinilai coba-coba mengganggu sesama anggota organisasi," ujar pria yang juga pakar psikologi forensik itu.
Reza menyebut sekian banyak kalangan menilai KPK kehilangan independensi, profesionalisme, dan integritasnya. Penilaian sedemikian rupa seyogianya menjadi pengingat bagi Polri untuk memperkuat kesanggupannya sebagai lembaga penegakan hukum yang bersifat permanen yang semestinya bisa diandalkan untuk memberantas korupsi.
Dengan kodratnya sebagai lembaga permanen, kata Reza, Polri masih perlu terus memperbanyak portofolionya berupa penindakan kasus-kasus rasuah.
"Setidaknya, untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak kalah dengan Kejaksaan Agung," ucap Reza.
Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Reza lantas menyinggung soal transaksi janggal Rp 349 triilun yang pernah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD berdasarkan data PPATK.
Dia membayangkan jika Polri proaktif menyambut bola yang dilempar menko polhukam terkait transaksi janggal pencucian uang Rp 349 T, itu jauh lebih dahsyat ketimbang memanggil para penyelenggara negara yang hobi ber-flexing-ria.
"Terlebih lagi, lebih satu pekan sejak kegemparan di ruang rapat Komisi III DPR RI, belum ada tanda-tanda tindak lanjut bertempo tinggi atas pernyataan Menko Mahfud," ucapnya.
Dia pun mengingatkan bahwa sekarang Kapolri Jenderal Listyo sudah berada di tahap ketiga sekaligus tahap terakhir untuk merealisasikan 16 Program Prioritas Kapolri, meskipun tidak spesifik dan eksplisit menyinggung ihwal pemberantasan korupsi dan sejenisnya.
"Akan tetapi, andaikan Kapolri Listyo Sigit tampil ke muka dalam memburu siapa pun yang tersangkut Rp 349 T, ini bisa menjadi penawar atas rasa masygul masyarakat akibat sekian kasus dan gejolak yang disebabkan oleh ulah oknum Polri," ujar Reza Indragiri.(Fat/JPNN.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Muhammad Rapsel Ali Meninggal Dunia saat Kunker ke Dapil
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam