Polisi Thailand telah memanggil tujuh pemimpin protes anti-pemerintah untuk menghadapi tuduhan menghina monarki, sehari sebelum rencana demonstrasi yang digelar untuk menuntut Raja menyerahkan kendali kekayaan kerajaan. Protes terhadap PM yang dimulai pada bulan Juli semakin terfokus anggota kerajaan Seorang pengacara hak asasi manusia dan pemimpin mahasiswa termasuk di antara mereka yang dituduh menghina Ini adalah pertama kalinya tuduhan penghinaan kerajaan dijatuhkan dalam lebih dari dua tahun terakhir

BACA JUGA: Trump Minta Transisi Kekuasaan Dimulai, tetapi Tetap Merasa Akan Menang

Ini pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun terakhir dakwaan diajukan berdasarkan apa yang disebut hukum lese majeste terkait penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

Siapa pun yang terbukti bersalah bisa menghadapi hukuman 15 tahun penjara.

BACA JUGA: Platipus, Hewan Asli Australia Terancam Punah Menurut Penelitian Terbaru

Protes yang dimulai pada bulan Juli terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha semakin berkembang menjadi tuntutan untuk membatasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn, menabrak tabu lama dalam kritik terhadap monarki.

Salah satu dari tujuh orang tersebut, Parit "Penguin" Chiwarak, mengatakan keluarganya telah menerima panggilan lese majeste di samping dakwaan lainnya.

BACA JUGA: Setengah Juta Orang Indonesia Tertular Corona, Apakah Vaksin Satu-satunya Harapan?

"Langit-langit sudah rusak. Tidak ada yang bisa menahan kami lagi," tulisnya di Twitter.

Dia mengatakan kepada Reuters: "Dakwaan ini akan mengungkap kebrutalan sistem feodal Thailand kepada dunia." Video: Why are young people protesting in Thailand? (ABC News)

Orang lain yang termasuk dalam tujuh orang tersebut adalah pengacara hak asasi manusia Arnon Nampa, yang menjadi orang pertama yang menyerukan reformasi kerajaan pada 3 Agustus, dan Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul, seorang pemimpin mahasiswa yang mengajukan 10 tuntutan untuk reformasi kerajaan.

Tidak ada yang segera bersedia untuk dimintai komentar.

Sumber polisi, yang menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang berbicara dengan media, mengatakan para pemimpin protes memiliki waktu hingga 30 November untuk mengakui tuduhan atas komentar yang dibuat dalam aksi protes pada 19 dan 20 September.

Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia mengatakan kepada Reuters bahwa polisi telah memberi tahu kuasa hukum para pemimpin protes. Para pengunjuk rasa mengubah lokasi demonstrasi yang sudah direncanakan

Panggilan itu datang sehari sebelum pengunjuk rasa mengatakan mereka akan mendatangi kantor yang mengelola kekayaan kerajaan untuk menuntut raja menyerahkan kendali pribadi atas aset tersebut.

Tetapi alih-alih berbaris ke Crown Property Bureau, di mana polisi telah mendirikan barikade dan berencana untuk mengerahkan hampir 6.000 petugas, tempat itu diubah pada Selasa malam.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka sekarang akan bertemu di markas besar Siam Commercial Bank, di mana raja memiliki saham lebih dari 23 persen, yang merupakan bagian dari aset kerajaan senilai puluhan miliar dolar.

"Mari kita rebut kembali properti yang seharusnya menjadi milik rakyat," kata kelompok protes FreeYouth.

Dikatakan perubahan itu dilakukan untuk menghindari konfrontasi, termasuk dengan royalis yang juga berencana pergi ke Biro Properti Mahkota untuk membela monarki.

Polisi tidak segera tersedia untuk mengomentari perubahan tersebut.

Lebih dari 50 orang terluka pekan lalu ketika polisi menggunakan meriam air dan gas air mata saat berhadapan dengan ribuan pengunjuk rasa di parlemen, yang dicatat sebagai hari paling kelam selama lebih dari empat bulan demonstrasi.

Istana Kerajaan tidak memberikan komentar sejak protes dimulai, meskipun Raja mengatakan "semua pengunjuk rasa sama-sama dicintainya" ketika dimintai komentar tentang demonstrasi terhadapnya.

Perdana Menteri Prayuth telah menolak seruan pengunjuk rasa untuk mengundurkan diri.

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jurus Australia Genjot Perekonomian Lewat Voucher Belanja