jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak adanya perda syariah dan perda Injil. Langkah tersebut dinilai sebagai sikap politik yang wajar dan bukan penistaan agama seperti yang dituduhkan politikus PAN Eggi Sudjana.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, perbedaan sikap dalam demokrasi merupakan hal yang lumrah. Sehingga langkah yang diambil oleh PSI itu merupakan sikap dari satu partai terhadap rencana kebijakan yang akan dibuat.
BACA JUGA: Eggi Sudjana Seharusnya Gugat Juga Pendiri Negara
"Dalam demokrasi seseorang, kelompok ataupun partai punya pendapat politik masing-masing. Apa yang dilakukan PSI khususnya ketumnya merupakan posisi politik PSI. Itu hal normal," katanya saat dihubungi.
Perbedaan sikap itu, dia menambahkan, seharusnya diselesaikan melalui jalur politik. Bukan melalui jalur hukum seperti Eggi yang melaporkan Ketua Umum PSI Grace Natalie ke polisi.
BACA JUGA: Perda tentang Agama Sama dengan Menyalahi Pancasila
"Karena dia inginkan ada perda syariah atau tidak, itukan langkah politik. Perjuangkan saja secara politik. Jadi enggak ada relevansinya. Langkah Eggi Sudjana ini mengada-ada," jelas Bonar.
Namun, Bonar mengingatkan, agama sebaiknya tidak diatur secara norma dalam satu aturan baku. Sebab dalam Pancasila, dia mengatakan, agama telah dirangkul dengan apik sebagai pedoman etis.
BACA JUGA: Soal Pernyataan Grace Natalie, Eggi Sudjana Bilang Begini
"Indonesia bukan negara agama. Walaupun kemudian tetap menempatkan agama di posisi yang penting. Agama dijadikan pedoman etis, tapi bukan menjadi norma. Karena itu gugatan Eggi Sudjana tidak berdasar," tutupnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendiri Bangsa pun Tak Setuju Ada Perda Syariah atau Injil
Redaktur & Reporter : Adil