jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersyukur stabilitas politik Indonesia berjalan kondusif setelah pelaksanaan Pilpres 2019.
Menurut dia, stabilitas politik bisa tercipta setelah proses rekonsiliasi antara pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02.
BACA JUGA: Tito Karnavian Ungkap Pengalaman Spiritual yang Membuatnya Mengingat Akhirat
Tito menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan di acara Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Tito kemudian melanjutkan pernyataan dengan sedikit bercanda. Saat ini, kata dia, pemerintah perlu mengurusi dengan baik Persaudaran Alumni alias PA 212 agar stabilitas politik semakin membaik.
BACA JUGA: Cerita Tito Karnavian Setelah Mengantar 3 Tokoh Besar ke Liang Lahad
"Dalam pandangan luar, misalnya pandangan Malaysia kemarin, ketika saya hendak bertemu banyak tokoh di sana. Politik Indonesia itu stabil sekarang. Terutama, semenjak gabungnya 01 sama 02, tinggal urusannya 212 saja," kata Tito
Mantan Kapolri itu mengatakan, proses rekonsiliasi pendukung 01 dengan 02 menuai reaksi positif negara sahabat. Seperti Malaysia yang beranggapan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemajuan.
Bahkan, kata Tito, rekonsiliasi politik membuat investor asal Malaysia tertarik menaruh modal di Tanah Air.
"Ada beberapa, saya ketemu pengusaha yang cukup besar di sana (Malaysia). Saya tanya alasannya mengapa seperti itu? Terus dia mendekati saya. Dia bilang 'Kami mulai prioritaskan Indonesia'. Saya bilang kenapa tidak di Malaysia saja? Kata mereka 'waduh pak, politik masih tidak stabil, nih, nanti yang menang siapa, kami tidak ngerti, nih'. Begitu katanya," papar Tito.
Berangkat dari itu, Tito yakin Indonesia bisa mengundang investor luar negeri untuk berdatangan. Hanya saja, kata dia, pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi guna membuat investor lebih tertarik.
"Dalam pandangan luar, Indonesia ini sekarang ini politiknya stabil, sehingga ada keinginan investor masuk ke Indonesia itu tinggi. Namun terhambat pada problem regulasi dan kepastian hukum," pungkasnya. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan